PANTURA7.com | Beritanya Nyata! Beritanya Nyata
Related Articles
Kraksaan,- Kebijakan anggaran di Indonesia tak jarang justru menihilkan kepentingan masyarakat. Lebih-lebih tak sedikit catatan yang menyebutkan bahwa anggaran negara digunakan untuk kepentingan pribadi.
Pola pengawasan anggaran publik sejatinya bisa dilakukan oleh elemen masyarakat sipil. Tak terkecuali oleh kelompok mahasiswa pun akademisi.
Atas hal itu, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Probolinggo mengadakan Sekolah Anggaran. Kegiatan itu berlangsung sejak Sabtu (02/07/22) hingga Selasa (05/07/22) dengan tema ‘Transformasi Gerakan PMII Probolinggo: APBD untuk Siapa?’.
Ketua PC PMII Probolinggo Zia ulhaq menuturkan, anggaran publik selalu menjadi persoalan yang krusial. Namun jarang orang yang mampu memahaminya secara holistik, termasuk elemen mahasiswa.
Ia menilai daya kritis merupakan identitas mahasiswa yang harus dikembangkan dan dijaga. Di sisi lain, kritis ala mahasiswa harus berbasis data, apalagi soal anggaran negara.
“Di sekolah anggaran ini kami didampingi FITRA (Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran) Jawa Timur. Di setiap kelas, peserta ditemani untuk mencari, menganalisis, dan mengolah data anggaran daerah. Jadi secara teknik juga bukan hanya teori,” katanya.
Di Kabupaten Probolinggo, ia menilai kebijakan anggaran publik selama ini bobrok. Salah satu indikatornya, terlihat dari kritik yang pernah dilontarkan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, pasca OTT KPK terhadap Bupati Probolinggo Nonaktif, Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin.
“Yang kelihatan baru di persoalan anggaran bantuan sosial (bansos.). Kita tidak tahu di anggaran-anggaran lain, makanya kami ingin melihat kebijakan anggaran ini secara kritis dan detil,” urai Yayak, sapaan akrabnya.
Alumnus Universitas Nurul Jadid (Unuja) Paiton ini menyampaikan, salah satu hal yang mengganjal dari kebijakan dana plat merah di Kabupaten Probolinggo terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.
Menurut Yayak, anggaran lingkungan di Kabupaten Probolinggo. Padahal kerusakan lingkungan di Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kondisi yang harus ditangani serius.
“Saya lihat, anggaran soal lingkungan itu tidak ada. Atau misal ada pun tidak maksimal dan cenderung dialokasikan untuk pendekatan teknis, seperti pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.
Yayak berharap, kader PMII Probolinggo pasca mengikuti sekolah anggaran mampu melihat keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat. “Sebab kinerja pemerintah itu terlihat dari kebijakan yang dihasilkan, termasuk kebijakan anggaran,” pungkas dia. (*)
Editor: Efendi Muhammad
Publisher: A. Zainullah FT
