PANTURA7.com | Beritanya Nyata! Beritanya Nyata
Related Articles
PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Pesta demokrasi pada 17 April lalu di Kabupaten Probolinggo disebut-sebut penuh pelanggaran dan semrawut. Selain dari kontestan Pemilihan Umum (Pemilu), kesemrawutan ini juga bersumber dari para penyelenggara.
Tim pemantau independen dari Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Probolinggo Syamsudin mengatakan, selama masa kampanye hingga pasca pemilu, pihaknya menerima banyak aduan dari masyarakat. Aduan diterima tim pemantau pemilu LIRA yang disebar ke daerah.
“Banyak, banyak aduan yang kita terima. Hampir di 24 kecamatan se Kabupaten Probolinggo tim pemantau kami di daerah menerima aduan,” kata Syamsudin, Rabu (24/4/2019).
Dari berbagai aduan yang diterima, menurut Syamsudin, aduan terbanyak soal politik uang, pemangkasan anggaran pemilu dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dinilai tak layak. Ada juga soal keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut ‘cawe-cawe’ selama pemilu.
“Dihari pencolosan, kita temukan banyak TPS yang tidak layak, pakai terop terpal dan bambu seperti kandang ayam. Padahal anggarannya sama, anggaran per TPS itu Rp. 2.800.000,” jelas Syamsudin.
Saat ini, lanjut Syamsudin, pihaknya tengah mengumpulkan data jumlah aduan dari 3.504 TPS di 330 desa/keluarahan se Kabupaten Probolinggo dari tim pemantau di lapangan.
“Anggaran besar tapi kok TPS-nya tidak layak, kami menduga ada sunnatan anggaran sehingga terjadilah TPS yang tidak layak,” kecamnya.
Dihubungi terpisah, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim tak mengelak soal temuan TPS yang hanya menggunakan terpal dan terop bambu. Namun menurutnya, yang terpenting proses pencoblosan berjalan dengan baik dan tidak ada kendala.
“Memang saya dapat laporan mereka kesulitan dapat terop karena semua terop sudah terpakai. Bisa dibayangkan ada tidak terop sejumlah 3.504 di Kabupaten Probolinggo ini, yang penting pelaksanaan coblosan berjalan aman dan tertib,” tandasnya. (*)
Penulis : Moh. Ahsan Faradies
Editor : Efendi Muhammad
