PANTURA7.com | Beritanya Nyata! Beritanya Nyata
Related Articles
Pasuruan,- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan menyelidiki kasus dugaan penyelewengan dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT-UGT Nusantara Sidogiri.
Kasus tersebut saat ini sudah dilimpahkan ke Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Pasuruan.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Ramdhanu Dwiyantoro mengatakan, berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi di Koperasi yang terletak di Desa Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan dilimpahkan ke Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan.
Pelimpahan ini dilakukan setelah tim jaksa penyidik menerima data audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga, perkara tersebut dilanjutkan Seksi Pidsus Khusus Kejari Pasuruan.
“Karena ini sudah ada data audit dari BPK, maka pemeriksaan koperasi di Desa Sidogiri ini saya tingkatkan penyelidikan pidana khusus,” kata Ramdanu, Jumat (9/9/2022).
Dijelaskan Ramdanu, hasil audit dari temuan BPK, terdapat kurang lebih dana Rp2 milyar. “Tapi harus kita pastikan dulu. Jadi untuk totalnya belum bisa kami sampaikan,” jelasnya.
Ramdanu mengklaim, penanganan perkara dilaksanakan secara independen dan tidak ada intervensi dari pihak manapun.
“Penanganan kasus ini sudah sesuai SOP serta sikap keprofesionalan dan proporsional dari institusi kejaksaan,” tegasnya.
Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Denny Saputra mengatakan, dalam kasus ini, pihaknya sudah meriksa belasan orang saksi.
Pemeriksaan ini terkait dana LPDB-KUMKM senilai Rp 50 Miliar yang digulirkan untuk koperasi di wilayah Jawa Timur.
Soal materi pemeriksaan, Deny enggan menjelaskan. Ia menduga, dalam penyaluran atau pun penerima bantuan tidak sesuai dengan Juklak dan Juknis.
“Dalam kasus ini kami sudah periksa belasan saksi. Belasan saksi itu terdiri dari pengurus KSPPS BMT-UGT Nusantara dan pihak lain,” jelasnya (*)
Editor: Efendi Muhammad
Publisher: Zainullah FT
