Tagihan Mahal, Dishub Survei dan Rasionalisasi PJU

KRAKSAAN,- Tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) cukup besar. Setiap bulannya ditaksir mencapai Rp2,3 miliar yang harus dibayar.

Oleh karenanya Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo mensurvei lapangan dan melakukan rasionalisasi PJU untuk menekan tagihan.

Kadishub Kabupaten Probolinggo, Taufiq Alamai mengatakan, besarnya tagihan tersebut ditengarai karena penggunaan PJU yang masih belum efisien sehingga membengkak. Sejak beberapa bulan lalu Dishub bersama tim PLN melakukan survei langsung ke lapangan.

Survei itu, menurut Taufiq, untuk memastikan PJU di Kabupaten Probolinggo dan masuk tagihan PJU, sesuai dengan data di lapangan. Terlebih, penggunaan PJU tak maksimal setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Raisonalisasi sebenarnya bertahap dilakukan awal tahun lalu, tapi dua bulan belakangan ini lebih digencarkan, dan upaya yang dilakukan di antaranya melakukan penggantian lampu dari merkuri ke LED,” kata Taufiq, Rabu (1/9/2021).

Tidak hanya itu, sambung Taufiq, pengecekan pada beban-beban yang tak terduga juga dilakukan. Pasalnya masih banyak ditemukan sambungan ilegal di sepanjang jalan kabupaten yang turut dirapikan, termasuk PJU yang tidak dalam wewenangnya.

“Ada sambungan yang dilkakukan oleh warga semuanya sudah dirapikan. Alhamdulillah, untuk tagihan bulan Juli ini sudah turun jadi Rp1,7 miliar, ya sedikit hemat lah untuk tagihannya,” ungkap mantan Plt Disperindag Kabupaten Probolinggo ini.

Hingga kini, lanjut Taufiq, pihaknya masih memetakan beban-beban yang tak terduga. Dan itu, perlu ketelitian dan kesabaran sebab jaringan yang tersambung kadang kala terlihat samar. Sehingga lolos saat petugas melakukan pengecekan di lapangan.

“Terus kami lakukan upaya agar rasionalisasi dapat berjalan maksimal, sehingga tagihan juga menjadi berkurang,” tutur pria yang pernah duduk sebagai Camat Gading ini. (*)

Baca Juga  Tes Rapid Antigen Kembali Digalakkan, 3 Kali Sehari

 

Editor : Ikhsan Mahmudi

Publisher : A. Zainullah FT

Baca Juga

Top! Pemkab Lumajang Raih Opini WTP 6 Kali Berturut-turut

Lumajang,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Dadan Pemeriksaan …