PANTURA7.com | Beritanya Nyata! Beritanya Nyata
Related Articles
PROBOLINGGO-PANTURA7.com. Rencana penerapan Wisata Syariah di Snorkeling Pulau Gili Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, mulai menuai pertentangan. Tiga dari sebelas operator wisata snorkeling, tidak setuju dengan realisasi konsep tersebut.
Nur Jailani, salah satu pengelola operator snorkeling menganggap, wacana wisata syariah tidak akan sesuai di lapangan. Cara untuk mempraktekkan wisata syariah akan sangat sulit dan tidak logis. Salah satunya adalah terkait penutupan wisata snorkeling pada pukul 17.15 Wib.
“Dalam prakteknya, kedatangan dan kepulangan pengunjung kondisional. Misalnya, kadang ada yang datang jam 3 sore, padahal waktu bersnorkeling membutuhkan waktu 2 jam. Ini belum bilas dan makannya, kan juga butuh waktu,” kata Nur Jailani, dalam pertemuan dengan Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) Kabupaten Probolinggo dan tokoh masyarakat, Rabu (30/8/2017).
Pertemuan yang digelar di Kantor Dinas Disporaparbud ini, merupakan lanjutan dari pertemuan pertama di balai Desa Gili Ketapang, Rabu (23/8/2017) lalu. Hasilnya, 9 poin disepakati agar wisata snorkeling kembali beroperasi, pasca dibekukan oleh pemerintah. Salah satu poin kesepakatan itu, diantaranya adalah pemberlakukan wisata syariah di area snorkeling.
“Kami memfasilitasi pertemuan ini untuk memperoleh ijin operasional bagi operator snorkeling. Salah satu cara untuk memperoleh perijinan adalah jika para pengelola menjalankan sembilan poin kesepakatan, yang dihasilkan pada pertemuan sebelumnya,” tandas Kepala Disporaparbud, M. Sidik Widjanarko.
Penolakan wisata syariah, lanjut Sidik, hanya akan menghambat keluarnya ijin operasional snorkeling, sehingga dapat mematikan potensi wisata selam dangkal di Pulau Gili. “Kan sudah ada kesepakatan dalam pertemuan sebelumnya, jadi kalau ingin snorkeling beroperasi kembali ya harus ada ijin dulu,” tutup mantan Kepala Kadisperindag ini. (em/ela).
