BERBAYAR: Kawasan Alun-alun Kota Pasuruan masuk dalam rencana penerapan sistem parkir non-tunai yang disiapkan oleh pemkot setempat. (foto: Moh. Rois).
Pasuruan,- Penerapan sistem pembayaran parkir non-tunai di Kota Pasuruan masih menunggu terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwali).
Dalam penerapannya, Dinas Perhubungan (Dishub) setempat menyiapkan 115 juru parkir (jukir) yang tersebar di 93 titik parkir.
Plt. Kepala Dishub Kota Pasuruan, Hermanto, mengatakan secara teknis pihaknya telah melakukan berbagai persiapan.
Hermanto menjelaskan, pembayaran parkir nantinya menggunakan dua mekanisme, yakni melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan voucher. Setiap juru parkir akan dibekali barcode untuk melayani pembayaran secara digital.
Sementara voucher disediakan Pemkot Pasuruan sebagai alternatif bagi masyarakat yang tidak membawa telepon seluler atau kehabisan saldo pembayaran digital.
“Voucher tersebut berasal dari Pemkot, untuk warga yang mungkin tidak membawa handphone atau saldonya habis,” jelasnya.
Menurut Hermanto, sistem tersebut akan diterapkan dengan melibatkan 115 juru parkir di 93 titik parkir.
Melalui mekanisme pembayaran non-tunai, penerimaan retribusi diharapkan dapat tercatat secara transparan dan langsung masuk ke kas daerah.
Selain itu, Dishub juga menyiapkan satuan tugas (Satgas) yang bertugas selama 24 jam untuk mengawasi pelaksanaan sistem parkir tersebut.
Pengawasan ini sekaligus untuk meminimalkan potensi kebocoran pendapatan dari sektor retribusi parkir.
Sebelum diberlakukan, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi kepada para juru parkir dan lurah se-Kota Pasuruan agar mekanisme pembayaran baru tersebut dapat dipahami oleh petugas maupun masyarakat.
“Kalau bisa November ini sudah jalan,” pungkasnya. (*)
