Ilustrasi kegiatan Perlinsos yang digagas Kementerian Sosial.
Lumajang,- Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mewajibkan seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi agen Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Kebijakan ini ditujukan untuk membantu masyarakat mengakses layanan digital pemerintah, terutama warga yang kesulitan menggunakan teknologi.
Di Kabupaten Lumajang, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) mencatat sebanyak 35.195 pendaftar telah terdata melalui pelaksanaan program tersebut.
Kepala Dinsos P3A Kabupaten Lumajang, Indriono Krishna Murti, mengatakan seluruh pendamping PKH di wilayahnya telah menjalankan peran sebagai agen Perlinsos.
Mereka membantu mendaftarkan masyarakat di wilayah pendampingan masing-masing.
“Semua sudah berjalan. Teman-teman sudah mendaftarkan penerima PKH di wilayah mereka masing-masing,” kata Indriono, Selasa (27/10/26).
Menurutnya, proses pendaftaran dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pendamping bisa menghubungi masyarakat secara langsung atau memanfaatkan pertemuan kelompok PKH yang rutin digelar setiap bulan.
Melalui mekanisme tersebut, pendamping diharapkan dapat membantu warga yang belum mampu mengakses layanan digital secara mandiri.
“Di zaman digital ini, teman-teman sudah menjadi agen Perlinsos. Mereka bisa mendaftarkan orang yang tidak bisa digital,” ujarnya.
