SIDAK : Anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo saat sidak di tower provider yang ditolak oleh warga. (foto: Hafiz Rozani)
Probolinggo,- Komisi III DPRD Kota Probolinggo melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap keberadaan tower provider yang berpolemik di Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Senin (9/11/26).
Dalam sidak tersebut, Komisi III meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengecek kelengkapan perizinan tower.
Tower provider yang berada di Jalan Serma Abdurrahman, Gang Mangga, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, tersebut telah berdiri selama 15 tahun dengan dua kali perpanjangan izin.
Selama beroperasi, sebanyak 40 rumah warga menerima kompensasi sebesar Rp500 ribu setiap lima tahun.
Namun, menjelang berakhirnya masa izin pada 2025, warga sepakat menolak perpanjangan izin dan meminta agar tower tersebut dibongkar.
“Jadi, sebelum izin kontrak yang kedua selesai, warga sudah sepakat agar operasional tower provider tidak dilanjutkan. Alasannya, area di dalam pagar tower tidak dibersihkan sehingga dikhawatirkan menjadi sarang ular. Selain itu, kondisi tower terlihat miring sehingga warga khawatir roboh,” kata Ketua RT 2 RW 1, Sri Rejeki.
Sri Rejeki menjelaskan, warga justru mendapat informasi bahwa telah terjadi kesepakatan baru untuk memperpanjang izin tower antara pihak provider dan pemilik lahan tanpa sepengetahuan warga.
Merasa keberatan, warga kemudian menyampaikan persoalan tersebut kepada Ketua RT serta memasang banner di pagar tower bertuliskan, “DILARANG KERAS melakukan kegiatan apa pun karena tower masih dalam penyelesaian warga.”
“Jadi, sesuai permintaan warga, tower provider ini harus diturunkan atau dibongkar, meskipun nantinya ada kompensasi yang akan diberikan,” imbuh Sri Rejeki.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muklas Kurniawan, mengatakan tower tersebut sebenarnya telah beroperasi cukup lama dan sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan warga.
Namun, saat memasuki perpanjangan izin untuk ketiga kalinya, pihak provider dinilai tidak melakukan komunikasi dengan warga.
“Selain itu, selama ini tower tidak dilakukan pembersihan dan pembenahan, termasuk kemiringan yang disampaikan warga. Untuk itu, kami meminta Dinas Perizinan Kota Probolinggo mengecek izin-izinnya, termasuk Sertifikat Laik Fungsi (SLF),” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Probolinggo, Diah Sajekti Widowati Sigit, mengatakan bahwa secara administrasi perizinan tower tersebut sudah lengkap.
Hal itu, menurutnya, mengingat tower telah beroperasi selama kurang lebih 15 tahun.
Meski demikian, pihaknya meminta pemilik tower segera menyelesaikan legalitas Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
“Kami hanya meminta agar pemilik tower ini menyelesaikan legalitas SLF. Untuk izin-izin yang lain sudah lengkap karena tower ini telah beroperasi sejak 15 tahun lalu,” urainya.
“Jadi, sesuai permintaan warga, tower provider ini harus diturunkan atau dibongkar, meskipun nantinya ada kompensasi yang akan diberikan,” imbuh Diah. (*)
