DIRUGIKAN: Sugiharto (67), warga Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, mempertanyakan kepastian penerbitan sertifikat tanah melalui program PTSL 2024 atas nama istrinya yang hingga kini belum selesai. (Foto: Zainul Qudsi)
Probolinggo,— Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2024 di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, menyisakan polemik.
Pasalnya, sertifikat tanah milik salah seorang warga hingga kini tak kunjung rampung sehingga memicu aduan resmi ke tingkat kelurahan hingga pemanggilan oleh Inspektorat Kabupaten Probolinggo.
Warga Blok Patemon, Kelurahan Sidomukti, Sugiharto (67), mendatangi kantor kelurahan, Senin (9/11/26). Ia mempertanyakan kejelasan nasib sertifikat PTSL atas nama istrinya, Yuyu Nurjannah, yang prosesnya terkatung-katung sejak pendaftaran.
Sugiharto menuturkan, ketertarikannya mengikuti program ini bermula dari adanya pengumuman resmi mengenai PTSL, mengingat kediamannya belum memiliki sertifikat sah.
Pada periode pendaftaran tersebut, Kelurahan Sidomukti dipimpin oleh Ro’inudin, yang saat ini menjabat sebagai Kasi Trantib Kecamatan Gading.
“Awalnya ada pengumuman PTSL, akhirnya saya tertarik karena rumah saya belum bersertifikat,” ujar Sugiharto.
Setelah mendaftar, Sugiharto mengaku diminta menunggu proses yang berjalan. Kecurigaannya bermula ketika ia mendapati sertifikat milik tetangga sekitarnya telah selesai, sementara dokumen miliknya belum menunjukkan kejelasan.
Setiap kali ditanyakan kepada pihak kelurahan, jawaban yang diterima hanya sebatas proses yang masih berjalan hingga kepemimpinan lurah berganti dan Ro’inudin dipindahtugaskan.
Selain persoalan keterlambatan dokumen, Sugiharto juga mengaku telah menyerahkan sejumlah uang secara langsung kepada lurah yang menjabat saat itu tanpa disertai penerbitan kuitansi resmi.
“Tidak dikasih kuitansi. Ini kan pemerintahan, masa perlu kuitansi? Kalau atas pribadi, baru saya minta,” ungkapnya.
Menanggapi kendala tersebut, Sugiharto tidak menuntut banyak hal selain kepastian hukum atas aset tanahnya. “Harapan saya selesai, karena saya ingin punya sertifikat,” tuturnya.
Langkah Mediasi dan Penanganan Inspektorat
Secara terpisah, Lurah Sidomukti saat ini, Supardi, menjelaskan bahwa pihak kelurahan telah berupaya menyelesaikan persoalan ini melalui jalur mediasi di tingkat Kecamatan Kraksaan.
Akibat belum terselesaikannya dokumen tersebut, pihak kelurahan mengaku turut merasakan dampaknya.
“Imbas dari terlantarnya dokumen, kami menjadi korban pengaduan masyarakat,” ucap Supardi.
Kepala Inspektorat Kabupaten Probolinggo, Imron Rosyadi, membenarkan pihaknya telah menerima laporan resmi dari Lurah Sidomukti yang baru.
Sebagai tindak lanjut, Inspektorat telah memanggil pihak-pihak terkait dan berkoordinasi dengan tim teknis guna mendalami perkembangan penanganan perkara.
“Beberapa waktu yang lalu memang ada laporan dari Pak Lurah yang baru, Pak Supardi. Sehingga kami sudah tindak lanjuti, kita panggil,” beber Imron.
Imron menyebutkan, terdapat indikasi kendala administrasi dalam proses pengajuan PTSL tersebut. Kendati demikian, rincian teknis dokumen yang bermasalah masih dalam penelaahan tim terkait.
Terkait posisi mantan Lurah Sidomukti, Ro’inudin, yang kini bertugas di Kecamatan Gading, Inspektorat menekankan pentingnya komunikasi serta kejelasan riwayat penanganan sebelumnya.
Imron menegaskan bahwa penyelesaian perkara ini harus bermuara pada kepastian hukum, baik berupa penerbitan sertifikat apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi maupun bentuk pertanggungjawaban administratif jika dokumen gagal diselesaikan.
“Kalau terkait dengan tindak lanjutnya, harapan kami tetap diselesaikan. Apakah memang sudah jadi, kalaupun tidak jadi ada pertanggungjawaban di situ,” tegas Imron, sekaligus mengonfirmasi bahwa pihaknya telah memanggil pihak terlapor sebanyak satu kali.
Hingga berita ini diturunkan, jurnalis telah berupaya meminta klarifikasi kepada Ro’inudin melalui pesan singkat WhatsApp (WA).
Pesan yang dikirimkan tercatat telah terkirim dan dibaca (centang dua). Namun, Ro’inudin tidak memberikan tanggapan, bantahan, maupun konfirmasi atas seluruh pertanyaan yang diajukan. (*)
