PANTURA7.com | Beritanya Nyata! Beritanya Nyata
Related Articles
MAYANGAN-PANTURA7.com, Asa masyarakat Kota Probolinggo untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos) berupa beras sejumlah 15 kilogram pada bulan Agustus ini, harus dikubur dalam-dalam.
Pasalnya, Pemerinta Kota (Pemkot) setempat memutuskan untuk menghentikan bantuan sosial tahap 3 itu. Padahal sesuai tahapan yang sudah direncanakan, seharusnya bulan ini bantuan tersebut sudah bisa direalisasikan.
“Ini aneh dan saya rasa pemerintah (kota) tidak peka, tanpa ada alasan yang jelas bantuan sosial tiba- tiba tidak direalisasikan,” kecam Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi, Kamis (20/8/2020).
Kepastian tidak terealisasinya bansos itu, menurut Sibro, terungkap saat ia bertanya langsung kepada Sekda Kota Probolinggo dr Ninik Ira Wibawati sesaat pasca Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP APBD) 2019, pekan kemarin.
“Saya kaget, hanya karena pemerintah pusat mengubah struktur tim penanganan Covid-19, tiba tiba program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dihentikan,” heran Sibro.
Kebijakan menghentikan bansos, dikatakan Sibro, berbanding terbalik dengan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah pusat, klaimnya, saat ini terus menggenjot seluruh bantuan, termasuk bagi pekerja sebesar Rp 600 ribu yang proses pendataannya tengah berlangsung.
“Justru pemerintah daerah menghentikan. Padahal hanya struktur nama saja yang diubah, dari tim penanganan Covid-19 menjadi tim pemulihan ekonomi,” ujar mantan aktivis Ikatan Pelajar Nadhlatul Ulama (IPNU) ini.
Politisi yang juga Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD Kota Probolinggo ini menambahkan, tidak ada alasan program itu digagalkan. Sebab pemerintah sudah mengalokasikan anggaran melalui dana tak terduga sebesar Rp 70 miliar lebih.
“Akan menimbulkan resistensi dan kegaduhan masyarakat. Sebagaimana diketahui, bantuan pada tahap pertama dan kedua diberikan kepada kepala keluarga yang tidak tercover bantuan pemerintah pusat, jumlahnya puluhan ribu di Kota Probolinggo,” urainya.
Ia berharap, pemerintah daerah bisa membuka diri dan peka dengan kondisi masyarakat. “Pandemi belum usai, masyarakat bawah saat ini menunggu. Semoga bisa diubah kebijakannya, bansos tahap 3 tetap direalisasikan,” harap dia. (*)
Editor : Efendi Muhammad
Publisher : Rizal Wahyudi
