PANTURA7.com | Beritanya Nyata! Beritanya Nyata
Related Articles
SIDOARJO-PANTURA7.com, Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kabupaten Sidoarjo sudah memasuki hari ke sebelas dan akan berakhir pada 11 Mei 2020. Hampir dua pekan diterapkan, sistem ini nyatanya gagal menekan penyebaran Covid-19.
Hal ini terlihat dari jumlah penyebaran pasien Covid-19 di kota udang tersebut, yang ironisnya justru bertambah pesat setiap harinya. Data sementara hingga Jumat (8/5) jumlah pasien positif Covid-19 mencapai 152 orang dimana 16 diantaranya meninggal dunia.
Adapun jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) berjumlah 214 orang dan 18 diantaranya meninggal dunia. Sementara jumlah orang dalam pemantauan (ODP) mencapai 832 dengan dua orang meninggal dunia.
Padahal pada 26 April 2020 atau dua hari sebelum PSBB, total pasien yang terkonfirmasi positif di Kabupaten Sidoarjo baru 80 orang dengan jumlah PDP 172 orang dan jumlah ODP 662 orang.
“Target PSBB menekan penyebaran Covid-19 hingga 30% sepertinya agak berat,” kata Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin.
Menurut Nur Ahmad, melihat semakin banyak penderita covid-19 ini, pihaknya akan melakukan rapid test lebih banyak lagi. Rapid test ini harus dilakukan untuk mendeteksi lebih dini sehingga penanganannya bisa lebih cepat.
“Untuk itu semua harus instropeksi, para petugas juga demikian. Masyarakat juga demikian, kita harus sadar bahwasannya ini bahaya, benar-benar mengancam karena perkembangannya sangat luar biasa,” papar dia.
Rapid test diantarannya akan dilakukan di pasar-pasar, karena di pasar ditemukan pedagang positif terpapar virus corona. Setelah dilakukan rapid test, juga ada pedagang yang reaktif atau diduga terpapar virus mematikan tersebut.
Diakui Nur Ahmad, tidak mudah melakukan upaya penekanan penyebaran Covid-19. “Kita ingin selesai mengatasi masalah Covid-19, tapi kita juga tidak ingin ekonomi ambruk, ya, itu masalahnya,” tegas Nur Ahmad.
Nur Ahmad juga belum bisa memastikan apakah PSBB di Sidoarjo diperpanjang atau tidak. “Sebab hal itu juga harus dibicarakan dulu dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” tandasnya. (*)
Editor : Efendi Muhammad
Publisher : Rizal Wahyudi
