Pasuruan,- Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian sejumlah kyai sepuh.
Mereka mendesak agar persoalan tersebut diusut secara menyeluruh dan penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Seruan itu disampaikan dalam musyawarah yang digelar di Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah, Pasuruan, Minggu (8/11/26) siang.
Puluhan ulama dan kyai mengikuti pertemuan tersebut untuk menyikapi perkembangan situasi nasional dalam beberapa pekan terakhir.
Sejumlah kyai yang hadir di antaranya KH Yahya Cholil Staquf, KH Ubaidullah Shodaqoh, KH Agoes Ali Masyhuri, KH Idris Hamid, serta KH Muhibbul Aman Aly.
Pertemuan berlangsung tertutup selama sekitar tiga jam dengan pengamanan khusus dari panitia.
Dalam musyawarah tersebut, para kyai menghasilkan lima seruan kebangsaan yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Salah satunya, menolak segala bentuk pengkhianatan terhadap amanah negara, termasuk dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara apabila terbukti.
Para kyai juga mendorong Presiden mengambil langkah tegas untuk memulihkan kewibawaan dan keutuhan pemerintahan.
Pembenahan jajaran pemerintahan dinilai perlu dilakukan secara cermat agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan maupun kepentingan tersembunyi.
Mereka juga mendesak pengusutan tuntas dan penegakan hukum secara terbuka, profesional, serta berkeadilan.
Siapa pun yang terbukti terlibat diminta diproses tanpa melihat jabatan maupun latar belakangnya.
Dua seruan lainnya berkaitan dengan penguatan kepemimpinan nasional yang sah berdasarkan konstitusi serta ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan ketenteraman bangsa.
KH Muhibbul Aman Aly, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Besuk, Kejayan, menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil tanpa membedakan jabatan maupun latar belakang seseorang.
Ia menyebut, musyawarah tersebut merupakan bentuk keprihatinan para kyai terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tingkat nasional.
Melalui seruan kebangsaan itu, mereka berharap penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya dan tidak tebang pilih.
“Siapa pun, pangkatnya apa pun, pengusaha, politikus, jenderal, tentara, siapa pun kalau bersalah, adili,” tegas Gus Muhib.
Sementara itu, KH Ubaidullah Shodaqoh, Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah, menyampaikan bahwa para kyai menginginkan pemerintahan yang kuat dan stabil. Namun, pemerintah juga perlu lebih peka dalam mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Pemerintah harus lebih banyak mendengar ke masyarakat, responsnya itu lebih peka terhadap suara-suara yang ada di dalam masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, para kyai akan memberikan dukungan kepada pemerintah apabila memiliki komitmen dan kesungguhan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Insya-Allah, kalau pemerintah ini berkomitmen sungguh-sungguh dan bertindak sungguh-sungguh untuk menyejahterakan masyarakat ini, maka para kiai yakin berada di belakang,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan KH Nailurrohman atau Gus Amak, Pengasuh Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah
Ia menyebut musyawarah tersebut merupakan inisiatif para kyai untuk ikut menjaga stabilitas dan kondusivitas Indonesia.
Menurutnya, pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan seruan sekaligus masukan bagi pemerintah. Hasil musyawarah itu juga diharapkan menjadi panduan bagi masyarakat dalam menyikapi perkembangan situasi nasional.
“Ini merupakan forum inisiatif dari para kiai untuk kemudian peduli dan memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas Republik Indonesia,” bebernya.
“Mudah-mudahan musyawarah yang hari ini terlaksana mampu memberikan seruan sekaligus masukan kepada pemerintah. Ini juga bisa menjadi panduan untuk masyarakat menyikapi dinamika mutakhir,” Gus Amak memungkasi. (*)
