PANTURA7.com | Beritanya Nyata! Beritanya Nyata
Related Articles
PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Persoalan di pabrik keramik PT Sumbertaman Keramika Industri (SKI), Kota Probolinggo masih terus bergulir. Terkait pemotongan gaji pekerja yang disalurkan ke koperasi, Komisi III DPRD Kota Probolinggo mengancam akan melibatkan auditor independen untuk memelototi aliran dana yang berasal dari pemotongan gaji pekerja.
Sisi lain, managemen PT SKI menyatakan, segera akan membentuk lembaga keuangan khusus yang mengatur potongan gaji tersebut.
“Ketika ditanya koperasi hanya menyampaikan anggaran mentah saja itu pun jadi satu antara iuran pokok dan kondite (potongan gaji, Red.). Ini kan rancu jadi bingung kita,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Agus Riyanto, Rabu (10/10/2018).
Politisi PDIP itu mengaku, mendapatkan informasi tersebut saat menghadiri pertemuan PT SKI dengan DKUPP, Selasa (9/10/2018) kemarin. Karena aliran dana yang berasal dari potongan gaji pekerja itu tidak jelas, Agus mengusulkan pelibatan auditor independen.
Hal senada disampaikan Kepala DKUPP, Gatot Wahyudi. Dikatakan peruntukan anggaran yang tak jelas dan pemasukan tidak rinci membuatnya tidak puas dengan jawaban managemen PT SKI.
“Kami hanya diberikan data pemasukan koperasi dari tahun ke tahun, itu pun hanya total tanpa detail dari mana saja. Kami sudah minta sebelumnya data lengkap ternyata hanya data mentah. Makanya kami ancam ada audit independen terhadap PT SKI,” ujar Gatot.
Mendengar hal itu, pihak PT SKI mengaku, akan mempersiapkan data yang lebih akurat. Alasannya, Ketua Koperasi Gotong Royong, Hariyono baru memegang koperasi pada 2012 lalu. Padahal kondite (pemotongan gaji pekerja, red) sudah jauh sebelumnya.
“Kami akan menyiapkan data lebih rinci, nanti akan kami sampaikan pada Komisi III, DKUPP termasuk juga Disnaker . Tapi kami beri waktu dulu,” kata Hariyono.
Manager HRD PT SKI, Supriyanto mengaku, peristiwa ini akan menjadi bahan evaluasi. Rencananya PT SKI akan lebih jeli menata masuk keluarnya anggaran koperasi termasuk memisahkan antara kondite dan iuran pokok.
“Rencana kami akan menyiapkan lembaga keuangan lain di luar koperasi di PT SKI. Nantinya lembaga ini mengatur khusus kondite. Hal ini agar tidak rancu dan bercampur antara anggaran koperasi dengan kondite,” ujarnya.
Diketahui Koperasi Karyawan Gotong Royong di PT SKI melaporkan kondite yang ada di koperasi. Yakni, pada 2017 senilai Rp15 juta. Sedang tahun 2017 sekitar Rp 70 juta. Sementara, untuk tahun ini (2018), pihaknya belum menyampaikan pada DKUPP. Koperasi sendiri beranggota 250 orang dari 800 total karyawan PT SKI. (*)
Penulis : Rahmad Soleh
Editor : Ikhsan Mahmudi
