Lumajang, – Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, jajaran eksekutif dan legislatif Kabupaten Lumajang melakukan audiensi penting dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bhineka Tunggal Ika, Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/6/2025) ini menjadi momentum strategis bagi Lumajang untuk memperkokoh komitmen anti-korupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, yang akrab disapa Bunda Indah, menegaskan audiensi ini merupakan bagian dari langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
‘Kami audiensi dan berkoordinasi terkait dengan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih serta pencegahan korupsi karena kami eksekutif dan legislatif bersama masyarakat Lumajang berniat untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih,” kata Bunda Indah saat dikonfirmasi usai audiensi.
Bunda Indah hadir bersama Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, Pimpinan DPRD Lumajang, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kehadiran seluruh unsur pimpinan ini menunjukkan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dalam pertemuan tersebut, Bunda Indah menuturkan audiensi dengan KPK bukan sekadar formalitas, melainkan langkah mitigasi yang sangat penting. “Kami ingin memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran APBD dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel,” katanya.
Menurutnya, pendampingan dari KPK sejak awal sangat membantu dalam memberikan masukan-masukan strategis dan menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Alhamdulillah sejak awal sudah didampingi oleh KPK, banyak hal-hal yang kita mendapat masukan, banyak juga yang kita tanyakan, insya Allah demi Kabupaten Lumajang yang lebih baik,” jelasnya.
Salah satu poin penting yang ditekankan dalam audiensi ini adalah perlunya kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. Bunda Indah menegaskan, bahwa tanpa sinergi yang kuat, upaya pencegahan korupsi tidak akan berjalan maksimal.
“Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif sangat penting untuk memastikan pengelolaan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi ini demi kemajuan Lumajang,” pungkasnya. (*)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Keyra
