Probolinggo,- Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2025 di DPRD Kabupaten Probolinggo, Senin (15/6/2026), tak hanya dipenuhi laporan capaian pendapatan daerah yang menembus Rp2,51 triliun.
Di balik angka-angka positif itu, kritik keras justru dilontarkan wakil rakyat kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, secara terbuka menyentil pola kerja sejumlah kepala dinas yang dinilai masih sebatas ‘menyerap anggaran’ tanpa mampu menghadirkan inovasi di tengah tekanan fiskal daerah.
Politisi Fraksi PKB itu menyampaikan kritik tersebut usai mengikuti sidang paripurna nota penyelesaian LKPJ APBD 2025 di gedung DPRD Kabupaten Probolinggo.
“Kami menginginkan setelah ini pembahasan anggaran di DPRD, teman-teman OPD itu jangan bertumpu pada pagu anggaran yang dipunyai. Tapi betul-betul melakukan perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up),” ujar Muchlis kepada wartawan.
Menurutnya, selama ini banyak OPD hanya bergerak berdasarkan pagu indikatif yang sudah diplot Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD), tanpa menyusun kebutuhan riil secara matang dari lapangan.
Akibatnya, sejumlah program berjalan monoton, sekadar seremonial, minim terobosan, bahkan tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Soroti Mentalitas ‘Habiskan Anggaran’
Muchlis menegaskan, keterbatasan fiskal tidak boleh terus dijadikan alasan klasik setiap kali program pembangunan tidak berjalan optimal. Ia meminta kepala dinas mulai berpikir kreatif dan adaptif dalam mencari solusi.
“Jangan sampai Kepala Dinas ini hanya menyerap anggaran tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keterbatasan fiskal. Tidak bisa seterusnya dalam jangka panjang kita mengandalkan masalah uang terus,” tegasnya.
Ia bahkan mempertanyakan sejauh mana inovasi para pimpinan OPD dalam menghadapi tekanan keuangan daerah yang terjadi hampir setiap tahun.
“Inovasi apa yang dilakukan Kepala Dinas agar keterbatasan fiskal ini bisa diatasi sedikit demi sedikit?” tanya Muchlis.
Pernyataan itu sontak menjadi perhatian dalam forum, terlebih disampaikan di tengah euforia keberhasilan Pemerintah Kabupaten Probolinggo mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Banyak Program Dinilai Tidak Tepat Sasaran
Selain menyoroti lemahnya inovasi, Komisi I DPRD juga menemukan indikasi program-program OPD yang dinilai kurang tepat sasaran.
Muchlis menyebut masih ada kegiatan yang terkesan mubazir, sementara kebutuhan mendesak masyarakat di tingkat bawah justru belum tertangani optimal.
“Ini bukti bahwa perencanaan OPD masih kurang matang. Kami melihatnya begitu. Maka tadi langsung saya sampaikan di forum sidang,” beber dia.
Ia menilai pola perencanaan berbasis kebutuhan nyata masyarakat harus segera diperkuat. “Agar APBD benar-benar memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik,” sampainya. (*)
