Probolinggo,- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo menyiapkan 178 petugas survey untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Probolinggo.
Data yang diperoleh dari sensus ini akan menjadi salah satu dasar penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Sensus Ekonomi merupakan pendataan berskala nasional yang diselenggarakan oleh BPS setiap 10 tahun sekali.
Kegiatan ini bertujuan mengumpulkan data dasar mengenai seluruh aktivitas usaha, mulai dari skala mikro hingga perusahaan besar.
Di Kota Probolinggo, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dimulai sejak Mei 2026 melalui pengisian data bersama (Ngibar). Selanjutnya, pendataan secara langsung ke rumah-rumah penduduk dilakukan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
“Kami menerjunkan 178 petugas untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, yang terdiri dari 155 Petugas Pendata Lapangan atau PPL dan 23 Petugas Pemeriksa Lapangan, istilahnya PML,” kata Kepala BPS Kota Probolinggo, Joko Santoso, Sabtu (13/6/26).
Data hasil sensus nantinya akan diintegrasikan ke dalam aplikasi Bromo Cantik Bersolek sebagai data kelurahan dan kecamatan, sekaligus menjadi acuan dalam penentuan desil 1, 2, dan 3
Seluruh kelurahan diharapkan aktif mendampingi proses sensus guna memastikan validitas data, khususnya yang berkaitan dengan kondisi perekonomian masyarakat.
“Harapannya, sensus ini dapat menghasilkan data berkualitas yang mendukung kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan tepat sasaran,” imbuh Joko.
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menegaskan bahwa data hasil sensus bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan fondasi penting bagi arah pembangunan kota ke depan sekaligus bahan evaluasi atas capaian yang telah diraih.
“Data yang valid menjadi syarat mutlak agar target pembangunan kita pada 2035 tidak berjalan tanpa pijakan yang kuat. Kami ingin benar-benar tahu kondisi awal dari proses pembangunan yang akan kami capai dalam lima tahun ke depan,” ujarnya.
Aminuddin mengungkapkan sejumlah indikator yang menjadi prioritas pembangunan kota, mulai dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perbaikan kualitas kesehatan dan pendidikan.
“Juga pengurangan kemiskinan, pengangguran, serta kesenjangan ekonomi dan sosial,” imbuh dr. Aminuddin.
Ia juga memaparkan sejumlah capaian yang mendapat apresiasi dari para undangan. Angka kemiskinan berhasil ditekan dari sekitar 6,2 persen menjadi 0,69 persen.
“Sementara pertumbuhan ekonomi kota meningkat dari 5,1 persen pada akhir 2025 menjadi 5,65 persen, bahkan mencapai 6,81 persen pada kuartal pertama tahun ini,” pungkasnya. (*)
