Jember,- Pencairan insentif bagi guru ngaji dan ketua kelompok pengajian di Kabupaten Jember ditargetkan mulai cair pada September 2026.
Saat ini, proses penyaluran masih menunggu pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).
Kepastian tersebut disampaikan dalam agenda Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) di Pemandian Patemon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Selasa (28/7/26).
Dalam kesempatan itu, Bupati Jember Muhammad Fawait, meminta penjelasan langsung kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Pemkab Jember, mengenai progres penyaluran insentif di hadapan para guru ngaji dan pengurus kelompok pengajian.
Kabag Kesra Pemkab Jember, Nurul Hafid Yasin, mengatakan bahwa pendataan calon penerima telah selesai.
Menurutnya, tahapan berikutnya adalah menunggu pengesahan P-APBD sebagai dasar pencairan anggaran.
“Pendataan sudah selesai. Setelah P-APBD disahkan, penyaluran insentif ditargetkan mulai September dan dilakukan melalui masing-masing desa,” kata Hafid.
Menanggapi hal itu, Fawait meminta seluruh perangkat daerah memastikan proses pencairan berjalan sesuai jadwal sehingga hak guru ngaji dan ketua kelompok pengajian dapat segera diterima.
Fawait juga meminta para guru ngaji dan pengurus kelompok pengajian membantu menyosialisasikan program Universal Health Coverage (UHC) kepada masyarakat.
Menurutnya, masih banyak warga yang belum mengetahui bahwa pemegang KTP Jember dapat memperoleh layanan kesehatan gratis di puskesmas maupun rumah sakit.
“Sejak 1 April, seluruh pemegang KTP Jember berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis. Namun masih ada masyarakat yang belum mengetahui program ini sehingga enggan berobat karena khawatir biaya,” ujarnya.
Ia menegaskan, program UHC menanggung hampir seluruh layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Fawait meminta fasilitas kesehatan, termasuk RSUD dr. Soebandi, memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh pasien tanpa membedakan peserta UHC maupun pasien umum.
“Kami berharap para guru ngaji dan pengurus pengajian ikut menyampaikan informasi ini kepada masyarakat agar tidak ada lagi warga yang menunda berobat karena alasan biaya,” harap Fawait. (*)
