Jember,- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Jember dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Jember menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jember, Senin (15/6/26) sore.
Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi hingga regulasi di tingkat nasional.
Dengan membawa berbagai poster dan spanduk, massa aksi mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Selain isu ekonomi, mahasiswa juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait alokasi anggaran negara.
Mereka meminta evaluasi terhadap program-program prioritas agar anggaran lebih difokuskan pada sektor pangan, kesehatan, dan pendidikan yang dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Tuntutan lainnya adalah revisi Undang-Undang Polri. Massa aksi menilai sejumlah pasal dalam regulasi tersebut berpotensi membatasi ruang kritik dan kebebasan berekspresi.
Mereka juga meminta penghentian tindakan represif terhadap aktivis maupun masyarakat sipil.
Tidak hanya itu, mahasiswa turut mendesak revisi Undang-Undang TNI serta menolak praktik militerisme di ruang sipil, termasuk penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil.
Koordinator Lapangan Aksi, Alfin Maulana, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal berbagai tuntutan tersebut hingga mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan DPR RI.
“Kami tidak akan berhenti bersuara sampai tuntutan ini dipenuhi. Negara harus hadir untuk rakyat, bukan untuk kekuasaan,” ucap Alfin.
Menurutnya, berbagai tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut merupakan respons atas persoalan ekonomi, demokrasi, dan tata kelola negara yang saat ini dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami berharap tuntutan ini tidak berhenti pada dialog, tetapi ditindaklanjuti hingga tingkat pusat,” ujarnya.
Aksi berlangsung di depan Gedung DPRD Jember dengan pengawalan aparat keamanan.
Mahasiswa berharap aspirasi yang disampaikan dari daerah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional yang lebih berpihak kepada rakyat. (*)
