PANTURA7.com | Beritanya Nyata! Beritanya Nyata
Related Articles
LUMAJANG- Meski harga baru tes Polymerase Chain Reaction (PCR) telah resmi berlaku hari ini, Kamis (28/10/21), tampaknya tidak semua rumah sakit siap menerapkan harga Rp 275 ribu sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Seperti Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah di Kabupaten Lumajang. Rumah sakit swasta ini menilai, harga tes PCR dapat diturunkan jika pemerintah turut meregulasi nominal tertinggi reagen.
“Tergantung harga reagennya. Sekarang kan masih Rp 600 ribu, kalau murah ya bisa. Kalau sudah ada arahan kan tinggal kebijakannya gimana, kami kan beli reagennya ke distributor kayak orang kulakan,” kata Direktur RS Muhammadiyah Lumajang, dr Triworo Setyowati.
Disebutkannya, meski berat menerapkan harga baru namun Rumah Sakit Muhammadiyah bersedia mengikuti arahan pemerintah terkait harga tertinggi tes PCR.
Ia percaya sebelum arahan tersebut diketok, pemerintah telah memperhitungkan harga reagen, alat pelindung diri (APD) petugas medis, dan operasional pelayanan yang pas.
“Prinsipnya kita ikuti program pemerintah. Ini kan juga salah satu cara mempercepat pelacakan kasus Covid-19,” pungkas dr Triworo.
Lahirkan Masalah Baru
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo harga tes PCR Pulau Jawa-Bali seharga Rp 275 ribu. Sedangkan luar Pulau Jawa-Bali Rp 300 ribu.
Meski Lumajang masuk dalam wilayah Jawa, namun kabupaten ini nampaknya kalang kabut menerapkan harga baru tes PCR. Bahkan, jika harga reagen tetap mahal dari distributor sejumlah rumah sakit terancam akan menutup pelayanan tes PCR.
“Saya khawatir rumah sakit kalau harga PCR terlalu ditekan lama-lama tidak mau melayani. Soalnya reagen harganya Rp 600 ribu, kecuali ada suplier atau distributor yang bisa memberikan merek reagen yang lebih murah,” terang Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Lumajang, dr Bayu.
Ia menyebut, arahan penurunan harga PCR dinilai bisa melahirkan masalah baru. Pasalnya, tidak semua merek reagen cocok dengan mesin yang dimiliki laboratorium sejumlah rumah sakit di Lumajang.
“Sebenarnya dari sisi masyarakat banyak yang diuntungkan, tapi dari sisi laboratorium ada perhitungan yang cukup berat. Tidak semua reagen bisa, yang digunakan rumah sakit di Lumajang biasanya harga Rp 600 ribu, belum biaya APD, investasi gedung, dan operasional,” ujarnya.
Oleh karena itu, jika sejumlah rumah sakit merasa keberatan tiba-tiba menurunkan tarif tes PCR diberikan kesempatan untuk menghabiskan stok reagen lama.
Namun, jika stok reagen lama habis diharapkan semua rumah sakit dapat mengikuti arahan harga yang ditetapkan oleh Presiden. Sebab ini merupakan langkah untuk memperkuat pelacakan kasus Covid-19.
“Tentu dengan berlakunya ini harus semua ikut menyesuaikan. Kami selaku Dinkes selalu melakukan pembinaan dan pengawasan,” pungkas dr Bayu. (*)
Editor: Efendi Muhammadiyah
Publisher: Albafillah
