Menu

Mode Gelap
Percepat Perbaikan Jalan Rusak, Pemkab Probolinggo Ajukan Dana Hibah Rp47 M ke Kementerian PUPR Grebeg Suro, Warga Lumajang di Lereng Semeru Berebut Gunungan Hasil Bumi Rumah dan Harapan Baru Mbah Buati, Perjuangan Lumajang Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem Siang Bolong, Maling Obok-obok Pasar Grati Lumajang, 7 Tabung Elpiji Raib Persempit Peredaran Rokok Ilegal di Probolinggo, Bea Cukai Masifkan Sosialisasi lewat Radio 1.854 Pelamar PPPK Tahap II Tidak Lulus Seleksi, Wali Kota Probolinggo Janjikan Pengangkatan Paruh Waktu

Pemerintahan · 12 Feb 2021 09:05 WIB

Pemkab Probolinggo Segera Terapkan PPKM Mikro, RT-RW Diperketat


					Pemkab Probolinggo Segera Terapkan PPKM Mikro, RT-RW Diperketat Perbesar

MAYANGAN-PANTURA7.com, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo segera menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro. Kebijakan itu berdasarkan rapat koordinasi (rakor) yang digelar di Pendopo Prasadja Ngesti Wibawa, Kamis (11/2/2021).

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari menjelaskan, penerapan PPKM Berbasis Mikro merupakan tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Nomor 03/2021 serta hasil rakor daring antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Daerah di Jawa Timur.

Dijelaskan bupati, pada dasarnya PPKM memiliki pengertian yang hampir sama dengan PSBB dengan ketentuan beberapa point dan kriteria yang dimodifikasi. Tetapi pada prinsipnya, PPKM Berbasis Mikro ini merupakan turunan dari PSBB.

“Bedanya adalah lokalisir pada level-level kelompok masyarakat yang paling kecil yaitu level RT dan RW,” kata Bupati Tantriana.

Oleh karenanya, ia mengajak Satgas Desa membentuk posko guna menguatkan fungsi Satgas dimodifikasi dengan kearifan lokal. “Sehingga kasus Covid-19 di masing-masing Desa, RT dan RW di Kabupaten Probolinggo terlokalisir,” paparnya.

Menurut Bupati Tantri, garis besar dan fungsi terbentuknya Satgas dan diperkuat dengan adanya posko desa adalah pelibatan seluruh unsur masyarakat. Sehinggga, lanjutnya, semua unsur masyarakat sama-sama bergerak.

“Oleh karenanya, kita telah belajar dalam kurun waktu 1 tahun ini bahwa pandemi ini harus ditangani secara komprehensif dan gotong royong,” beber bupatim perempuan pertama di Kabupaten Probolinggo itu.

Rakor itu dihadiri oleh Kapolres Probolinggo AKBP Ferdy Irawan, Kapolres Probolinggo Kota AKBP R. Muhammad Jauhari, Komandan Kodim 0820 Probolinggo Letkol Inf. Imam Wibowo dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo H. Akhmad Sruji Bahtiar.

Selain itu, hadir pula Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo. Rakor juga  diikuti secara virtual oleh Camat dan Forkopimka serta Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Probolinggo.

Sekedar informasi, hingga Jum’at (12/2/2021) pagi, warga Kabupaten Probolinggo yang terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 2.919 kasus. Rinciannya, sebanyak 2.641 pasien sembuh, 111 pasien dirawat dan 167 kasus berakhir dengan kematian. (*)


Editor : Efendi Muhammad

Publisher : A. Rizal Wahyudi


Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Percepat Perbaikan Jalan Rusak, Pemkab Probolinggo Ajukan Dana Hibah Rp47 M ke Kementerian PUPR

27 Juni 2025 - 13:50 WIB

Rumah dan Harapan Baru Mbah Buati, Perjuangan Lumajang Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem

27 Juni 2025 - 10:36 WIB

1.854 Pelamar PPPK Tahap II Tidak Lulus Seleksi, Wali Kota Probolinggo Janjikan Pengangkatan Paruh Waktu

26 Juni 2025 - 19:35 WIB

Pemkab Jember Perluas Layanan Wadul Gus’e untuk Akses Kesehatan

26 Juni 2025 - 18:07 WIB

GOR A. Yani Kota Probolinggo Dirancang jadi Sentra Kuliner, Libatkan 117 PKL

26 Juni 2025 - 17:45 WIB

Water Park KWT dan Selokambang Bebani APBD, DPRD Lumajang Minta Evaluasi

26 Juni 2025 - 14:03 WIB

Fraksi Gerindra Soroti Minimnya Perhatian Pemkab Lumajang terhadap Pura Mandhara Giri Semeru Agung

26 Juni 2025 - 13:27 WIB

Jalan Mulus Bukan Impian, Pemkab Probolinggo Mulai Perbaiki Jalur Krucil–Tambelang

26 Juni 2025 - 09:29 WIB

Gerbong Mutasi Polri Bergulir, Kapolres Probolinggo Bergeser ke Polda Metro Jaya

25 Juni 2025 - 14:26 WIB

Trending di Pemerintahan