Lumajang, – Pemerintah Kabupaten Lumajang menekankan pentingnya integrasi program lintas sektor untuk menghindari fragmentasi kebijakan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pendekatan kolaboratif menjadi perencanaan pembangunan lebih efisien dan pelaksanaannya berjalan terarah.
Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma mengatakan, koordinasi antar perangkat daerah tidak lagi bisa berjalan secara sektoral. Menurut dia, kompleksitas persoalan pembangunan menuntut adanya sinergi yang kuat di antara seluruh pemangku kepentingan.
“Kolaborasi antar perangkat daerah menjadi penting untuk memastikan kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri. Integrasi program membuat perencanaan lebih efisien dan pelaksanaan lebih tepat sasaran,” katanya, Selasa (28/4/2026).
Ia menjelaskan, otonomi daerah memang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi. Namun tanpa kolaborasi yang solid, kewenangan tersebut berpotensi tidak optimal karena keterbatasan sumber daya, informasi, serta jangkauan implementasi kebijakan.
Yudha menambahkan, kolaborasi tidak hanya terbatas pada perangkat daerah, tetapi juga melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Keterlibatan berbagai pihak ini dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.
“Ketika kolaborasi terbangun, kebijakan tidak hanya lebih tepat sasaran, tetapi juga lebih cepat dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” katanya. (*)
