Jember,- Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp786 miliar mendapat penolakan dari sejumlah masyarakat.

Penolakan tersebut disuarakan melalui aksi di halaman Gedung DPRD Jember, Senin (10/8/26).

Aksi digelar tokoh petani Jember, Jumantoro, atas nama Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember (FKMCJ).

Jumantoro awalnya melakukan orasi seorang diri. Tak lama kemudian, sejumlah warga bergabung dalam aksi tersebut.

Dalam orasinya, Jumantoro menyampaikan lima tuntutan. Salah satu tuntutan utama yakni meminta Pemkab Jember membatalkan rencana pinjaman daerah tersebut.

“Tolak usulan utang Rp786 miliar. Bupati harus mencabut usulan pinjaman,” kata Jumantoro.

Selain menolak pinjaman, massa juga mendesak Pemkab Jember menghentikan pemborosan anggaran dan memperbaiki tata kelola pembangunan.

Mereka meminta kebijakan anggaran lebih mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

“DPRD Jember harus berpihak kepada rakyat. Benahi tata kelola pembangunan,” ujarnya.

Aksi tersebut juga menyoroti peran DPRD Jember dalam pembahasan rencana pinjaman. Demonstran meminta anggota dewan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta dampak kewajiban pinjaman terhadap masyarakat.

Salah satu demonstran bahkan meminta anggota DPRD yang menyetujui rencana pinjaman ikut bertanggung jawab atas kewajiban tersebut dan tidak membebankan seluruhnya kepada masyarakat.

Rencana pinjaman senilai Rp786,57 miliar sebelumnya masuk dalam rencana pembiayaan Pemkab Jember untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Namun, usulan tersebut kini mendapat penolakan dari sebagian masyarakat. (*)


Editor: Mohammad S

Komentar Ditutup! Anda tidak dapat mengirimkan komentar pada artikel ini.