PANTURA7.com | Beritanya Nyata! Beritanya Nyata
Related Articles
Probolinggo,- Proses seleksi terbuka (selter) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo masih berlanjut.
Di sisi lain, gubernur, walikota, ataupun bupati dilarang melakukan mutasi terhitung sejak 22 Maret lalu.
Larangan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.
Dalam UU tersebut, pada pasal 71 Ayat 2, berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.
Hal itu juga dipertegas oleh Mendagri M. Tito Karnavian dalam suratnya Nomor 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian tertanggal 29 Maret 2024 lalu.
Surat ini ditujukan kepada gubernur/penjabat gubernur, bupati/penjabat bupati serta wali kota/penjabat wali kota.
“Memang tidak boleh ada mutasi, tapi kan ada pengecualian. Pengecualiannya itu memperbolehkan apabila mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri,” kata Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo, Syamsul Huda, Kamis (4/4/24).
Ia menyebutkan, pihaknya dalam melaksanakan selter kali ini, sudah mendapatkan izin tertulis dari Mendagri. Sehingga, tahapan selter yang masih berlangsung, masih tetap akan diteruskan.
“Rekomendasi dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara, Red.) sudah turun dan persiapan pengusulan satu nama ke BKN dulu baru ke Kemendagri,” ucapnya.
Sebagai informasi, saat ini terdapat 10 jabatan eselon II yamg sedang dilakukan selter. Tahapannya, sudah memasuki persiapan pengusulan satu nama terpilih oleh Penjabat Bupati ke BKN dan Kemendagri.
Pada masing-masing jabatan terdapat tiga besar yang saat ini akan dipilih oleh Pj Bupati, rinciannya sebagai berikut:
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
Hary Tjahjono
Juwono Prasetijo Utomo
Nurul Komarilasri
Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan;
A’at Kardono
Asrul Bustami
Wiwit Suryaningsih
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
Abdul Ghafur
Ari Suciati
Saniwar
Inspektur
Imron Rosyadi
Dra Lita Mahanani
Taufiqi
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Agus Budianto
M. Sachri Iskandar
Ulfiningtyas
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Asrul Bustami
Roby Siswanto
Ruli Nasrullah
Kepala Dinas Sosial
Abdul Ghafur
Purnomo Sucahyo
Rachmad Hidayanto
Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
Heri Mulyadi
Rochmad Widiarto
Saiful Farid Cahyono Bhakti
Kepala Dinas Kesehatan;
Ari Suciati
dr. Hariawan Dwi Tamtomo
Sri Wahyu Utami
Direktur Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati.
dr. Alam Syukur Hidayat
dr. Hariawan Dwi Tamtomo
dr. Yessi Rahmawati. (*)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Moch. Rochim
