Pilkades Serentak, 1.847 TPS Butuh 22.164 Petugas KPPS

PROBOLINGGO,- Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Probolinggo sudah semakin dekat. Dalam pilkades yang akan digelar di 250 Desa yang tersebar di 24 Kecamatan itu pada 17 Februari 2022, setidaknya dibutuhkan 1.847 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kabid Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolingo Nur Rahmat Sholeh mengatakan, jumlah TPS pilkades kali ini memang jauh lebih banyak dari Pilkades di 62 desa, Mei 2021 lalu.

Oleh karena itu, menurut Rahmad, dengan banyaknya jumlah TPS yang dibutuhkan tersebut, setidaknya dalam pilkades kali ini dibutuhkan kurang lebih sebanyak 12.929 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selian itu, TPS juga butuh tenaga tambahan lainnya.

“Tenaga tambahan selain KPPS itu sebanyak 9.235 orang dari unsur Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan tenaga kesehatan. Sehingga, total tenaga yang dibutuhkan untuk TPS pada pilkades kali ini mencapai 22.164 orang,” kata Rahmad, Kamis (27/1/2022).

Nantinya, lanjut Rahmad, di tiap-tiap TPS untuk komposisinya total terdapat 12 orang petugas jaga baik di dalam maupun di luar TPS. Dengan rincian, 7 orang KPPS menjaga di dalam TPS, 2 orang Linmas, dan 3 orang kader kesehatan bertugas jaga di luar.

Pembentukan ribuan KPPS ini, sambung Rahmad, menjadi tugas Panitia Pemilihan (Panlih) di Desa masing-masing dan menjelaskan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) KPPS. Sementara kriteria KPPS, menurut Rahmad, salah satunya minimal berusia 18 tahun.

“Untuk Bimtek (Bimbingan Teknis,red) KPPS nanti juga akan diberikan oleh panlih desa. Tentu kami berharap, kesiapan dari panlih dan KPPS untuk pilkades ini bisa maksimal agar pilkades bisa berjalan dengan lancar,” terang Rahmad. (*)


Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Albafillah

Baca Juga  Malam Puncak ASEAN Panji Festival 2023, Sajikan Film Animasi Bercerita 

Baca Juga

TPID Kota Probolinggo Buka Warung Sembako, Harga tak Menguras Kantong

Probolinggo,- Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (DKUMP), …