PANTURA7.com | Beritanya Nyata! Beritanya Nyata
Related Articles
PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Pemerintah Kota Probolinggo menerima piagam penghargaan dari Pemerintah RI atas capaian standar tertinggi atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 dari Menteri Keuangan RI.
Penghargaan ini diserahkan oleh Direktur Pelaksana Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, R. Wiwin Istanti pada acara Penyerahan Piagam Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia terhadap LPKD Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jatim Tahun Anggaran 2017 di Kantor Gubernur Grahadi, Jumat (28/9/2018).
Piagam itu diberikan kepada Bupati/Walikota di Jawa Timur yang berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan tahun 2017. Dari 38 kabupaten/ kota di Jawa Timur, 36 diantaranya mendapat opini WTP. Dua daerah lainnya tidak mendapatkan predikat tersebut, yakni Sampang dan Lumajang.
Sejatinya predikat WTP sudah diumumkan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur pada Mei lalu. Namun, baru pada bulan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan apresiasinya kepada pemerintah daerah, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur.
Walikota Rukmini yang menerima piagam penghargaan, tampak senang san terharu. Baginya, prestasi itu berkat kerja keras seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh staf yang menunjukkan komitmen, integritas dan patuh aturan.
“Alhamdulillah, predikat WTP diapresiasi oleh gubernur dan menteri keuangan. Semoga kepala OPD senantiasa melanjutkan prestasi ini untuk menambah kepercayaan publik terhadap pemerintah, ” kata Rukmini.
Direktur Pelaksana Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, R. Wiwin Istanti mengatakan, capaian opini terbaik atas laporan keuangan merupakan salah satu indikator dari praktik pengelolaan keuangan daerah yang sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Untuk meraih ini tidak semata-mata berdasarkan laporan keuangan tapi juga ditopang efektifitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap Undang-undang,” tukas Wiwin.
Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, selama ini yang menjadi kendala WTP adalah kurangnya SDM yang memahami soal keuangan. Untuk itu, Pemprov bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia dan UGM, membuat pelatihan pengelolaan keuangan daerah di UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD).
“UPT LPKD ini menjadi tempat pembelajaran keuangan dan akuntasi bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN, red) yang tidak hanya berasal dari Jatim tapi seluruh Indonesia,” beber Soekarwo.
Peraihan WTP kali ini merupakan kado indah di akhir periode kepemimpinan Rukmini. Sedangkan tahun lalu, kota berjukuk ‘Kota Seribu Taman’ ini meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). (*)
Penulis : Rahmad Soleh
Editor : Efendi Muhammad
