Jember,- Puluhan ribu data warga miskin di Kabupaten Jember ditemukan tidak lagi sesuai kondisi di lapangan.
Data tersebut masih tercatat sebagai warga penerima dalam basis data kemiskinan, meski orang yang bersangkutan telah meninggal dunia.
Temuan itu muncul dalam proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember bersama mahasiswa KKN Kolaboratif.
Pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan program penanganan kemiskinan dan bantuan pemerintah tidak salah sasaran.
Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan temuan tersebut saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jember dengan agenda penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Jember, Senin (7/9/26).
Menurut Fawait, pembenahan data menjadi dasar utama sebelum pemerintah menentukan bentuk intervensi bagi masyarakat miskin.
Pemkab Jember juga melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan verifikasi secara bertahap, terutama terhadap warga yang masuk kelompok desil 1.
“Untuk memastikan keakuratan data, serangkaian terobosan verifikasi dan validasi telah dijalankan secara bertahap dengan melibatkan para ASN Pemkab Jember pada kelompok desil 1,” kata Fawait.
“Selain itu, kolaborasi juga terjalin bersama mahasiswa KKN Kolaboratif yang berhasil memutakhirkan data serta mendeteksi puluhan ribu data warga miskin yang telah meninggal dunia,” imbuhnya.
Setelah proses pemutakhiran, pemerintah akan mengelompokkan penanganan kemiskinan berdasarkan kondisi masyarakat.
Salah satunya dengan membedakan warga miskin usia produktif dan nonproduktif.
Untuk kelompok produktif, intervensi akan diarahkan pada peningkatan kemampuan ekonomi melalui pelatihan kerja dan bantuan usaha.
Tujuannya agar warga dapat meningkatkan pendapatan dan keluar dari kondisi miskin secara mandiri.
Sementara itu, kelompok nonproduktif, seperti lansia berusia 60 tahun ke atas, membutuhkan skema penanganan berbeda. Pemerintah menyiapkan bantuan sosial serta bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok tersebut.
Strategi pengentasan kemiskinan juga dibagi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam jangka menengah, Pemkab Jember memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dinilai mendesak, mulai dari penerangan jalan, revitalisasi pasar hingga peningkatan fasilitas rumah sakit.
Sedangkan untuk jangka panjang, pemerintah mengarahkan anggaran pada investasi pendidikan melalui program beasiswa dan pembangunan sekolah.
Dampak program tersebut diharapkan mulai terlihat dalam lima hingga 10 tahun mendatang.
Fawait menyebut angka kemiskinan absolut di Jember terus mengalami penurunan. Pemerintah menargetkan tren tersebut berlanjut dalam lima tahun ke depan melalui berbagai program dan kolaborasi bersama DPRD.
“Angka kemiskinan absolut di Kabupaten Jember tercatat terus menurun dan ditargetkan mengalami penurunan signifikan dalam lima tahun ke depan. Pemerintah daerah optimis sinergi bersama DPRD serta program pendukung seperti homecare dapat mempercepat pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan,” klaim Fawait. (*)
