Menu

Mode Gelap
Sungai Diubah Jadi Daratan, Lahan Negara 9.600 Meter Persegi di Lumajang Hilang Gudang Produksi Mebel di Pasuruan Terbakar, Penyebab Belum Diketahui Karnaval Berujung Maut, Bupati Lumajang Akan Evaluasi Sound Horeg Viral! Video Detik-Detik Warga Lumajang Tersungkur Saat Karnaval Sound Horeg Marsda Anumerta Fajar Adriyanto Dimakamkan di Probolinggo KPK Mulai Gerah! Bakal Jemput Paksa 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Pemerintahan · 20 Jul 2022 18:37 WIB

Muslimat NU Minta DPRD Buat Perda Disabilitas dan Responsif Gender


					Muslimat NU Minta DPRD Buat Perda Disabilitas dan Responsif Gender Perbesar

KRAKSAAN – Pengurus Cabang (PC) Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Probolinggo mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo, Rabu (20/7/2022). Mereka membawa sejumlah aspirasi yang ditampung dari masyarakat.

Kedatangan mereka langsung disambut dalam rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing yang berada di ruang banggar gedung dewan setempat. Pasalnya DPRD setempat juga mengundang sejumlah pihak eksekutif terkait untuk mendengarkan langsung aspirasi dari PC Muslimat tersebut.

Ketua PC Muslimat Kabupaten Probolinggo, Nur Ayati mengatakan, pihaknya banyak mendapatkan masukan dari masyarakat terkait perhatian pemerintah kepada kaum hawa dan kaum disabilitas. Sehingga, ia berharap dewan bisa membuat Peraturan Daerah (perda) yang bisa memerhatikan nasib pihak yang diperjuangkannya itu.

“Kalau bisa dibuatkan Perda disabilitas, juga Perda untuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG),” katanya.

Ia menyebutkan, hingga saat ini kaum disabilitas masih kesulitan untuk membuat Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebab, dalam pembuatannya, pendaftar harus melalui prosedur yang terbilang sulit bagi kaum disabilitas.

“Kami berharap pembuatan SIM bagi kaum disabilitas diberikan aturan yang inklusif dengan menyesuaikan keadaan mereka,” ujarnya.

Selain itu, saat ini banyak berjuang para kaum hawa di berbagai lembaga pendidikan. Mereka bukan hanya berjauang dalam mencerdaskan anak, namun mereka juga mendidik para generasi bangsa untuk berperilaku disiplin dan berpenampilan yang baik. Sementara, gaji yang didapatkan dinilai tidak sebanding dengan perjuangannya itu.

“Seragamnya bagus, sekolahnya pun bagus. Tapi gaji mereka hanya Rp125 ribu per bulan. Ini kan tidak sebanding,” terangnya.

Menanggapi hal teresbut, Ketua Komisi IV DPRD, Slamet Riyadi mengatakan, telah menampung semua aspirasi dari pengurus Muslimat. DPRD juga menyambut baik aspirasi itu untuk kemudian diteruskan kepada pihak eksekutif.

“Hasilnya beberapa poin sudah langsung terjawab oleh pihak eksekutif. Beberapa poin lainnya masih perlu kami dalami dan kaji dulu,” paparnya. (*) 

 

Editor: Ikhsan Mahmudi

Publisher: Zainul Hasan R.

Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Sungai Diubah Jadi Daratan, Lahan Negara 9.600 Meter Persegi di Lumajang Hilang

4 Agustus 2025 - 11:47 WIB

Karnaval Berujung Maut, Bupati Lumajang Akan Evaluasi Sound Horeg

4 Agustus 2025 - 10:54 WIB

Pemkot Probolinggo Batalkan Rencana Bangun SMPN di Wilayah Barat, Disdikbud Beberkan Alasan

2 Agustus 2025 - 05:41 WIB

Bupati Tersentuh Nasib Lansia Tinggal di Rumah Tidak Layak di Kunir

1 Agustus 2025 - 20:37 WIB

Gubernur Khofifah Tinjau Sekolah Rakyat Terpadu di Jember, ini Pesannya

31 Juli 2025 - 21:54 WIB

Gubernur Khofifah Sebut Gangguan Jalur Laut dan Darat Hambat Distribusi BBM ke Jember

31 Juli 2025 - 16:32 WIB

Warga Terjebak Banjir Lahar, Pemkab Lumajang Ajukan Normalisasi Sungai Regoyo

31 Juli 2025 - 14:50 WIB

Sekda Memasuki Masa Pensiun, Pemkot Probolinggo Segera Buka Seleksi Terbuka

29 Juli 2025 - 19:55 WIB

Tiga Tahun Mangkrak, Pembangunan Gedung Inspektorat Kota Probolinggo Kembali Dilanjutkan

29 Juli 2025 - 18:05 WIB

Trending di Pemerintahan