Probolinggo,– Dalam upaya memastikan mutu pelayanan kesehatan publik tetap optimal, Komisi III DPRD Kota Probolinggo menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Puskesmas Pembantu (Pustu) Sumbertaman, Kamis (6/8/26) siang.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian evaluasi lapangan yang sebelumnya telah dilakukan di beberapa puskesmas se-Kota Probolinggo.
Sidak yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kota Probolinggo, dr. Intan Sudarmadi, tersebut mengungkap sejumlah catatan kritis.
Diantaranya adalah krisis tenaga kesehatan (nakes), khususnya dokter umum dan dokter gigi, serta kondisi alat kesehatan (alkes) penunjang pelayanan gigi yang mengalami kerusakan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Mukhlas Kurniawan, menegaskan bahwa peninjauan ini difokuskan untuk mendorong pembenahan menyeluruh agar hak masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dapat terpenuhi secara maksimal.
Selain persoalan nakes dan alkes, rombongan Komisi III juga mendapati beberapa bagian fisik bangunan Pustu dalam kondisi memprihatinkan, seperti atap bangunan utama yang bocor dan kerusakan pada atap area parkir.
“Ruang persalinan Pustu kini juga sudah nonaktif guna menyesuaikan dengan regulasi terbaru yang mewajibkan penanganan persalinan dilakukan minimal di tingkat puskesmas,” kata Mukhlas.
Sebagai langkah konkret, Komisi III berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan Dinkes P2KB. Fokus utamanya mencakup perbaikan alat kesehatan dan pemenuhan nakes.
“Serta pembenahan sarana-prasarana fisik, hingga penataan lingkungan Pustu agar lebih layak dan nyaman,” ungkap Mukhlas.
Menanggapi temuan tersebut, Kepala Dinkes P2KB Kota Probolinggo, dr. Intan Sudarmadi, membenarkan kendala teknis dan keterbatasan SDM yang dialami Pustu Sumbertaman.
Ia mengungkapkan bahwa kondisi serupa juga ditemukan di beberapa pustu dan puskesmas lain yang memerlukan pemeliharaan berkala.
Dr. Intan berharap kehadiran jlegislatif dalam sidak ini dapat membuka jalan bagi pengalokasian anggaran pemeliharaan.
“Karena anggaran untuk pemeliharaan pada tahun berjalan 2026 sudah tidak tersedia, sehingga alokasi baru diharapkan dapat diperjuangkan melalui Perubahan Anggaran Keuangan atau PAK,” sebutnya.
Ia menambahkan, keterbatasan tenaga medis di Kota Probolinggo sejauh ini masih mencakup kebutuhan dokter, ahli epidemiologi, hingga apoteker.
“Faktor kemampuan finansial dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah, red) dalam mendukung rekrutmen dan penyesuaian gaji nakes juga menjadi tantangan tersendiri yang diharapkan dapat segera menemukan jalan keluar,” tandasnya. (*)
