DEMO : Sejumlah mahasiswa GMNI saat demo di depan kantor Wali Kota Probolinggo. (foto: Hafiz Rozani)
Probolinggo,- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Probolinggo, pada Senin sore (29/6/26) menggelar aksi demo di depan kantor Wali Kota Probolinggo.
Aksi diawali dengan long march di Jln. Panglima Sudirman dengan start dari kantor Satpol PP menuju kantor Wali Kota Probolinggo. Sesampainya di lokasi, massa membentangkan poster dan orasi untuk meyampaikan tuntutan.
Selain mendesak pembatalan kenaikan harga BBM non-subsidi dan menjamin ketersediaan stok Pertalite di Kota Probolinggo, mahasiswa juga meminta pemerintah memberikan sanksi kepada SPPG yang melanggar standar operasional prosedur (SOP).
Termasuk SPPG yang tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Massa juga menuntut upaya nyata dalam menekan angka pengangguran.
“Pemkot Probolinggo juga harus menjalankan link and match ketenagakerjaan daerah, menjamin hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, mengatasi banjir, serta meningkatkan keterbukaan informasi publik,” kata Koordinator Aksi, Diki Wahyudi.
Tak hanya ditujukan kepada Pemerintah Kota Probolinggo, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan agar DPRD Kota Probolinggo,memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Langkah-langkahnya berupa pembentukam Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi program-program daerah yang bermasalah, serta meningkatkan pengawasan terhadap penanganan banjir dan persoalan sampah.
Seluruh tuntutan tersebut kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo melalui Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Budiono Wirawan, yang didampingi Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo, Santi Wilujeng, dalam audiensi yang digelar di ruang pertemuan Kantor Wali Kota Probolinggo.
“Saya berterima kasih karena tuntutan kami telah diterima. Saya berharap seluruh tuntutan ini dapat dikawal dan direalisasikan,” ujar Diki.
Setelah disampaikan, tuntutan yang tertuang dalam 3 lembar kertas tersebut kemudian ditandatangani oleh Sekda Kota Probolinggo, dan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Probolinggo, sebagai bentuk dukungan dan komitemen.
Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Budiono Wirawan, mengatakan seluruh aspirasi mahasiswa akan menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, sebagian tuntutan telah mulai ditindaklanjuti.
“Seperti pengawasan SPPG, sudah ada sekitar lima tempat yang disuspend. Begitu juga penanganan banjir yang terus dilakukan melalui program Gotku Resik,” klaimnya.
“Kami di pemerintahan siap dan terbuka menerima masukan, khususnya dari adik-adik mahasiswa,” Budiono menambahkan. (*)
