PANTURA7.com | Beritanya Nyata! Beritanya Nyata
Related Articles
Lumajang,- Polemik kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Lumajang kian meresahkan masyarakat. Keluh petani pun kian lantang terdengar.
Para petani menuding, ada permainan di balik kelangkaan pupuk subsidi. Tak heran, para petani pun meminta pemerintah serta Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak.
“Kami memang sudah sering mendengar kabar bahwa ada permainan penjualan pupuk bersubsidi ini. Bahkan ada oknum-oknum yang memanfaatkan kelompok tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi kemudian dijual ulang dengan harga yang lebih mahal,” sebut Rohman, salah seorang petani padi asal Desa Jatirejo, Kecamatan Kunir, Jumat (11/11/22).
Keluhan serupa disampaikan para petani di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Totok. Menurutnya, pupuk saat ini sulit didapat ketika dibutuhkan dan harganya pun melambung jauh diatas HET.
Sedangkan untuk membongkar dugaan kongkalikong mafia pupuk, Totok menyebut ia dan petani lainnya tidak memiliki keberanian. Sebab, mereka tidak memiliki kewenangan.
“Waduuh, sulit mas, karena petani sangat lemah jika berhadapan dengan pihak-pihak terkait dan yang memiliki kewenangan,” pasrahnya.
“Harapan petani sederhana saja, pupuk tersedia, harga sesuai HET dan jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan luas lahan yang dimiliki oleh petani,” pintanya.
Di Kabupaten Lumajang, sejatinya sudah dibentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), yang terdiri dari unsur kejaksaan, kepolisian dan Satpol PP. Namun komisi ini tak bertaring karena pupuk tetap mahal dan langka.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Lumajang, Hairil Diani mengimbau agar dugaan kongkalikong pupuk subsidi dilaporkan ke Dinas Perdagangan dan Perdagangan (Disperindag) setempat.
“Ya laporkan kalau ada permainan seperti itu ke Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang,” sarannya.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, Suharwoko menyebut, persoalan pupuk subsidi sepenuhnya wewenang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Lumajang,
“Kalau masalah pupuk ditangani KP3, Ketua 1 (Kepala) Dnas Pertanian, Sekretaris Bagian Ekonomi (Pemkab Lumajang). Tidak, saya hanya ketua 2, yang tahu dengan jelas yaitu Dinas Pertanian,” bebernya melalui sambungan telepon.
Suharwoko justru mempertanyakan sikap DKPP Lumajang yang mengalihkan persoalan pupuk kepadanya. “Lhoo, bagaimana Pak Khairil ini, jika ada pertanyaan tentang pupuk pasti Dinas Pertanian,” sergahnya. (*)
Editor: Efendi Muhammad
Publisher: Zainullah FT
