Hemat APBD, Pemkot Probolinggo Segera Rampingkan OPD

PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Pemkot Probolinggo berharap bisa menghemat anggaran sebesar Rp 86 milliar. Langkah konkret itu dimulai dengan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebanyak 32 OPD akan dirampingkan
menjadi 28 OPD. Hal ini disampaikan Wakil Walikota M. Soufis Subri saat membacakan jawaban wali kota terhadap pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB) dalam sidang paripurna di gedung DPRD, Selasa (25/6).

Rencananya, pada tahun pertama yakni, 2020 effisiensi anggaran sebesar Rp 43 miliar. Tahun kedua 2021 effisiensinya Rp 62 miliar, Tahun ketiga 2022 bertambah menjadi Rp75 miliar.

Sedang tahun keempat  2023 meninggkat menjadi Rp 70 miliar 2024 dan tahun kelima 2025 angka effisiensi mencapai Rp 86 miliar.

Penggabungan OPD tersebut antara lain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang nantinya akan menjadi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;

Lalu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Wawali menjelaskan, setelah penggabungan beberapa OPD untuk mengisi jabatan struktural khusus jabatan administrator (eselon III dan IV) dapat dilakukan melalui mekanisme mutasi dan promosi melalui kebijakan wali kota.

Namun untuk mengisi kekosongan atau pergeseran pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau eselon II tetap melalui proses lelang sesuai perundang-undangan.

“Dengan rencana penggabungan kelembagaan ke depan, dimungkinkan persoalan tumpang tindih beberapa OPD dalam pelaksanaan kebijakan tidak akan terjadi lagi,” kata Subri dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Roy Amran itu.

Subri menambahkan, efisien anggaran yang dihasilkan dari perampingan OPD merupakan analisa awal dan memerlukan kajian yang mendalam agar efisiensi betul-betul bisa terjadi.

Baca Juga  PMD Bantah Ada Penggelapan Dana Bimtek di Dringu

“Tentunya ini sesuai dengan semangat wali kota kita, agar Kota Probolinggo ini dalam kondisi yang ideal. Dari efisiensi itu akan banyak manfaatnya kembali lagi kepada masyarakat,” tandasnya. (*)

 

Penulis : Rahmad Soleh
Editor : Ikhsan Mahmudi

Baca Juga

Maaf! Tidak Ada WFH di Pemkot Probolinggo, ASN Wajib Ngantor

Probolinggo,- Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo memutuskan untuk tidak menerapkan kebijakan Work From Home (WFH). Seluruh …