PANTURA7.com | Beritanya Nyata! Beritanya Nyata
Related Articles
PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Maraknya kepala daerah yang terjerat OTT kasus korupsi membuat Pemkot Probolinggo antisipasipatif. Sekda Kota Probolinggo, Bambang Agus Suwignyo meminta, aparat pengawas internal pemerintah (APIH) dan aparat penegak hukum( APH) memperkuat sinergisitas untuk memberantas korupsi.
Sekdakot meminta, APIH dan APH menguatkan sinergisitas melalui kerjasama koordinasi.
“Penguatan sinergi diwujudkan dalam perjanjian kerjasama koordinasi antara APIH dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang terindikasi korupsi, baik pusat maupun daerah,” ucap Bambang.
Dalam perjanjian tersebut, terdapat komitmen berbunyi bertanggung jawab dalam mengupayakan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme di lingkungan pemerintah daerah Kota Probolinggo dengan meningkatkan integritas, pengawasan dan perbaikan sistem, tidak akan menukarkan atau memberikan, meminta atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan ekonomis melaksanakan tugas secara profesional, akuntabel dan inovatif, dan memperkuat sinergitas kerjasama antara aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH) di wilayah Kota Probolinggo,” ucap Bambang.
Acara tersebut merupakan sosialisasi dan koordinasi kerjasama APIP dan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Probolinggo, Kamis (13/12), di Bromo View Hotel.
“Sosialisasi ini merupakan mandat dari pasal 385 UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan instruksi Presiden No 1 tahun 2016 tentang Perrcepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Negara yang mengamanatkan agar APIP dan APH berkoordinasi dalam penanganan pengaduan masyarakat,” tandasnya.
Iapun berharap tidak ada lagi perbedaan penafsiran dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat. Sehingga dalam pembangunan daerah dapat berlangsung secara kondusif dan terwujudnya pemerintah daerah yang efisien, akuntabel dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. (*)
Penulis: Rahmad Soleh
Editor: Ikhsan Mahmudi
