Tak Lolos Verifikasi, Partai Ini Gugat KPU

PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo, mendapatkan gugatan dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI) pasca ketidaklolosan partai itu dalam verifikasi pemilu 2019. Imbasnya, KPU Kabupaten Probolinggo dipanggil KPU RI, untuk menjelaskan proses verifikasi parpol ditingkat daerah.

Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, Muhammad Zubaidi mengatakan, pihaknya dipanggil KPU RI sejak Senin pekan lalu. PKPI manjadi salah satu dari dua parpol yang tidak lolos verifikasi saat KPU mengumumkan verifikasi parpol, 17 Februari lalu. Selain PKPI, parpol lain yang gugur adalah PBB.

“Dari 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur, terdapat 15 daerah yang tidak meloloskan PKPI, termasuk Kabupaten Probolinggo. Ketua Devisi hukum dan operator sipol sudah berada di Jakarta, dibrifing bagaimana menghadapi gugatan dari PKPI, sekaligus untuk mempertanggung jawabkan mengapa tidak meloloskannya,” kata Zubaidi, Sabtu (3/3/2018).

Gugatan dari PKPI, jelas Zubaidi, berbunyi bahwa KPU Kabupaten Probolinggo mengurangi data Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Padahal menurut Zubaidi, pihaknya tidak bisa mengubah angka sipol karena pihaknya hanya berwenang memverifikasi keanggotaan yang kemudian menyebabkan sebuah parpol tidak memenuhi syarat (TMS).

“Nah setelah diverifikasi, keanggotaan dari parpol ini ada yang tidak memenuhi syarat. Kita berikan waktu untuk perbaikan, ternyata hasil verifikasi faktual tetap tidak ada perubahan. Jadi kemudian kami men-TMS-kan PKPI,” jelasnya.

Untuk menghadapi gugatan dari PKPI, menurut Zubaidi, pihaknya sudah menunjuk tim kuasa hukum. Pihaknya bersama KPU RI juga akan menyamakan persepsi untuk menghadapi gugatan tersebut. “Untuk kelolosan dari parpol ini, kami juga menunggu keputusan sidang Bawaslu RI pada Senin, 5 Maret ini mas,”. (maf/arf).

Baca Juga  30 Anggota DPRD Kota Probolinggo Dilantik

Baca Juga

Tahapan Pilkada Kota Probolinggo Dimulai, Diawali Pembentukan Badan Adhoc

Probolinggo,- Setelah Pemilu 2024, pada tahun ini juga, KPU akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) …