Jember,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember merombak jajaran birokrasi dengan merotasi dan melantik sedikitnya 42 pejabat, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator hingga camat. Pelantikan berlangsung di Pendopo Wahyawibawagraha, Jumat (28/8/26) malam.
Rotasi tersebut dilakukan untuk memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) sekaligus mempercepat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengatakan rotasi bukan sekadar pergantian jabatan. Penataan dilakukan untuk menempatkan pejabat sesuai kebutuhan organisasi dan mempercepat pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Rotasi ini bagian dari strategi untuk memperkuat performa organisasi dan mengoptimalkan potensi setiap pejabat sesuai kebutuhan pemerintahan,” kata Fawait.
Menurutnya, penataan birokrasi merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mengejar target pembangunan tanpa harus menunggu hingga akhir periode RPJMD.
“Kalau target bisa diselesaikan lebih cepat, tentu kita tidak perlu menunggu sampai batas akhir waktu yang tersedia,” terangnya.
Dalam rotasi tersebut, Bambang Rudianto dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Sementara Drh. Sugiarto menempati posisi Staf Ahli Bidang Pembangunan, Perekonomian, dan Keuangan.
Boby Arisandi ditunjuk sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Pada jajaran kepala badan dan satuan, Adi Wijaya dipercaya sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Aris Cahyono menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
Hadi Mulyono menempati posisi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, sedangkan Indra Tri Purnomo menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Sejumlah kepala dinas juga mengalami perubahan. Lingga Diputra menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rahman Anda sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Muhammad Zamroni sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja.
Sutiyoso dipercaya memimpin Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Supriyono menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan, sedangkan Muhammad Jamil menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Regar Jeane Dealen Nangka ditunjuk sebagai Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata. Sementara Ahmad Helmi Luqman menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Perubahan juga menyasar sejumlah posisi sekretaris badan dan dinas, Inspektorat serta bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
Rotasi juga dilakukan terhadap 15 camat. Andri Purnomo ditunjuk sebagai Camat Ajung, Fahrul Asrori sebagai Camat Ambulu, R.B. Abdul Kadir sebagai Camat Arjasa, dan Beni Armindo Ginting sebagai Camat Bangsalsari.
Selanjutnya Ajib menjadi Camat Jelbuk, Roni Herman Baza sebagai Camat Ledokombo, Muhammad Najmul Huda sebagai Camat Mayang, dan Waadatul Mugfiroh sebagai Camat Mumbulsari.
Asra Joyo Widono dipercaya sebagai Camat Puger, Musyafak sebagai Camat Patrang, Muhammad Sifak Beni Kurniawan sebagai Camat Pakusari, serta Prima Kusuma Dewi sebagai Camat Rambipuji.
Mahmud Rizal ditunjuk sebagai Camat Sukorambi, Umar Faroq sebagai Camat Sumberjambe, dan Adhi Kusnandar Zulkifli Ahmad Hussen sebagai Camat Tempurejo.
Fawait menjelaskan, penataan tersebut diharapkan membuat roda pemerintahan lebih efektif dalam mengejar target pembangunan.
Pemkab Jember saat ini membagi agenda pembangunan dalam beberapa tahap. Tahun 2025–2026 difokuskan pada pembenahan pelayanan dasar dan pelayanan publik, sedangkan 2027 diarahkan menjadi fase akselerasi pembangunan dan perbaikan infrastruktur.
Sejumlah program juga disebut telah berjalan, seperti perluasan layanan kesehatan gratis melalui home care dan program beasiswa yang telah mencapai lebih dari 50 persen dari target 20.000 penerima.
Di sektor konektivitas, penerbangan di bandara lokal Jember juga kembali beroperasi. Pemkab Jember menargetkan capaian tersebut menjadi bagian dari percepatan pembangunan daerah, termasuk menjaga tren penurunan angka kemiskinan.
Fawait juga meminta hubungan kerja antara eksekutif dan DPRD Jember tetap berjalan secara konstruktif. Perbedaan pandangan, kata dia, merupakan bagian dari dinamika pemerintahan selama tetap berpedoman pada regulasi.
“Dinamika politik dan perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi yang sehat, selama semuanya tetap berlandaskan regulasi dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)
