Surabaya,- Sebanyak 4.400 pekerja dari berbagai daerah di Jawa Timur berpotensi mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tahun ini.
Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, potensi PHK massal ini mayoritas disumbang oleh PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin), produsen kertas industri dan soda api yang berlokasi di Pungging, Mojokerto.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, membenarkan bahwa PT Pakerin berencana menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya.
Langkah drastis ini diambil sebagai dampak dari konflik internal di tingkat manajemen keluarga perusahaan swasta murni tersebut.
“Perusahaan ini swasta murni dan keluarganya memutuskan tidak ingin melanjutkan operasional karena konflik internal. Hal inilah yang akhirnya menelan korban para pekerjanya,” ujar Emil saat memberikan konfirmasi, Jumat (24/7/26).
Emil menegaskan bahwa pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi urusan internal perusahaan swasta.
Meski demikian, Pemprov Jatim, memastikan akan mengawal ketat proses penghentian operasional agar seluruh hak-hak pekerja dipenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
“Selain memastikan pemenuhan hak buruh, kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian,” imbuh Emil.
Langkah ini dilakukan untuk menjajaki kemungkinan masuknya investor baru yang dapat mengambil alih aset maupun bisnis PT Pakerin, sehingga lapangan pekerjaan dapat dibuka kembali.
Emil menyayangkan jika fasilitas produksi dan basis klien yang telah terbangun harus berhenti begitu saja. “Karena potensi teknis produksi yang telah dikembangkan perusahaan masih sangat bernilai jika terus dilanjutkan,” tuturnya.
Kondisi Ekonomi Makro Jatim Tetap Positif
Di tengah ancaman PHK, Emil mengimbau masyarakat untuk tidak panik terkait kondisi perekonomian Jawa Timur secara umum. Ia menegaskan bahwa ekonomi makro Jatim masih berada pada tren yang sangat positif.
Menurut Emil, pertumbuhan ekonomi dan sektor manufaktur di Jawa Timur tercatat masih di atas rata-rata nasional.
Bahkan zektor manufaktur justru menjadi salah satu penopang utama peningkatan pertumbuhan ekonomi agregat di Jawa Timur.
“Gejolak ketenagakerjaan yang terjadi pada PT Pakerin merupakan kasus spesifik akibat dinamika internal, bukan cerminan dari penurunan industri manufaktur secara luas,” sebutnya.
Saat ini, Pemprov Jatim terus menggunakan data rincian dari Disnakertrans, seperti pemetaan unit terdampak dari 2.500 hingga 1.000 pekerja, sebagai dasar menyusun strategi mitigasi.
“Ini perlu dilakukan untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi bagi para pekerja terdampak,” Emil memungkasi. (*)
