Jember,- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember menembus angka Rp1 triliun, sebuah capaian yang belum pernah terjadi sejak otonomi daerah diberlakukan pada 1999.
Lonjakan pendapatan ini dicapai dalam waktu kurang dari satu tahun pemerintahan Bupati Jember Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto.
Pemerintah daerah menyebut, capaian tersebut sebagai hasil pembenahan tata kelola pendapatan, optimalisasi sektor pajak dan retribusi, serta peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah.
Adapun target PAD Rp1 triliun sendiri sebelumnya diproyeksikan baru tercapai pada 2026.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengatakan, capaian tersebut menunjukkan potensi ekonomi daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
Menurutnya, pengelolaan yang lebih disiplin dan terukur menjadi kunci meningkatnya pendapatan daerah.
“Pecahnya angka Rp1 triliun ini membuktikan bahwa potensi Jember besar dan bisa dioptimalkan,” ujar Fawait, saat agenda Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar Pemkab Jember di kawasan Wisata Rembangan, Rabu (31/12/25) malam.
Namun, di balik capaian fiskal tersebut, publik menaruh harapan lebih besar pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Selama satu dekade terakhir, Jember masih tercatat sebagai salah satu daerah dengan angka kemiskinan tinggi di Jawa Timur.
Pemerintah Kabupaten Jember menyebut, peningkatan PAD mulai diarahkan untuk memperkuat layanan dasar.
Program Universal Health Coverage (UHC) diklaim telah menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga.
Di sektor pendidikan, ribuan mahasiswa asal Jember menerima beasiswa yang mencakup pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga biaya hidup.
“Tidak boleh ada anak Jember yang putus kuliah karena biaya,” tegas Fawait.
Selain itu, penguatan konektivitas melalui operasional Bandara Jember dengan rute Jakarta dan Bali dinilai membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Pemerintah daerah juga mencatat, peningkatan kapasitas fiskal berdampak pada diterimanya Jember sebagai penerima program revitalisasi sekolah skala besar di tingkat nasional.
Memasuki 2026, fokus pemerintah daerah diarahkan pada penataan birokrasi dan pembangunan infrastruktur untuk mengurai kemacetan serta mendukung aktivitas ekonomi.
Meski demikian, tantangan utama tetap berada pada kemampuan pemerintah, dalam mengubah peningkatan pendapatan daerah menjadi penurunan kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan warga.
Capaian PAD Rp1 triliun menjadi titik awal. Sejauh mana angka tersebut benar-benar hadir dalam bentuk layanan yang lebih baik, lapangan kerja yang bertambah, dan penurunan angka kemiskinan yang selama ini membayangi Kabupaten Jember. (*)
