Lumajang,- DPRD Kabupaten Lumajang bakal mengawasi lebih ketat perolehan pajak dan restribusi yang diperoleh dari pasir. Hal itu dilakukan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor unggulan di kota pisang itu tidak ‘bocor’.
“Saya ini diamanahi sebagai pengawas pajak dan retribusi oleh rakyat melalui partai saya. Jadi akan saya kawal betul amanah ini,” kata Ketua Komisi C DPRD Lumajang, Suwarno, Senin (6/3/2023).
Bahkan, legislator PPP ini berjanji akan mengoreksi hasil retribusi dari sektor pasir. Sebab menurutnya, sejak dikelola oleh pihak kedua maupun pemerintah, jumlah PAD yang dihasilkan tidak mengalami kenaikan signifikan setiap tahunnnya.
“Ini saya dengar ada target Rp40 milyar di tahun 2023 ini dari Pemkab Lumajang, saya akan lihat seperti apa,” jelasnya.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab Lumajang) terus melakukan inovasi di dalam retribusi pasir untuk mengurangi kebocoran. Salah satunya, dengan mendirikan stokpile terpadu di Desa Besuk, Kecamatan Tempeh.
Para pengusaha pasir diminta memilih stokpile sebagai terminal pengangkutan dan pengiriman pasir ke luar kota. Dengan pola ini, diharapkan penyalahgunaan retribusi maupun pungli pasir dapat dihindari.
“Kita akan cek (stokpile pasirnya), karena dikelola oleh PD Semeru,” tegasnya.
“Semoga dengan amanah ini, saya bisa meningkatkan PAD Kabupaten Lumajang,” ia menambahkan. (*)
Editor: Mohamad S
Publisher: Zainul Hasan R
