PROBOLINGGO,- Tuntutan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Probolinggo terkait pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahap II dikabulkan Pemkab Probolinggo.
Kesepakatan digelarnya tahapan Pilkades tahap II serentak di 253 desa itu diketahui setelah perwakilan pengurus Apdesi menggelar audiensi di sela-sela demonstrasi dengan pihak Pemda setempat di lantai 3 Kantor Bupati Probolinggo.
Alhasil, untuk tahapan Pilkades dilaksanakan pada Kamis (28/10/2021) mendatang, di antara tahapan itu yaitu pendaftaran Calon Kepala Desa (Cakades) serta tahapan lainnya. Sementara untuk pelaksanaan pilkades, akan digelar pada Februari 2022 mendatang.
Ketua Apdesi Kabupaten Probolinggo, Hasanuddin mengatakan, melalui surat pernyataan yang ditandatangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Asisten Pemda, pelaksanaan pilkades digelar pada 17 Februari 2022.
“Sementara untuk tahapannya dimulai 28 Oktober 2021. Dan ini sekaligus menjadi kado untuk saya selaku Ketua Apdesi, karena di hari itu juga bertepatan dengan hari ulang tahun saya,” kata Hasanuddin usai audiensi, Senin (18/10/2021).
Demonstrasi yang diikuti kurang lebih sekitar 3000 massa dari berbagai kecamatan, menurut Hasanuddin, lantaran setelah pihaknya melalui beberapa tahapan, salah satunya aundiensi dengan legislatif dan eksekutif serta berkirim surat.
“Tapi tidak ada kejelasan, dan surat yang kami kirim juga tidak dibalas. Sampai akhirnya kami mengirim surat unjuk rasa hari Kamis kemarin dan ternyata mereka (pemda) mulai menanggapi surat itu,” ungkap mantan Kepala Desa Penambangan, Kecamatan Pajarakan ini.
Sementara itu, Asisten I Pemkab Probolinggo, Heri Sulistyanto mengatakan, jika pelaksanaan pilkades jika tidak ada halangan tetap digelar Februari 2022 mendatang. Begitu juga dengan tahapan pelaksanaannya direncanakan Oktober 2021.
“Tapi itu insya-Allah, karena pasti dan tidaknya manusia tidak bisa merencanakan. Apalagi ketika pemerintah pusat mengeluarkan larangan ya kita tidak bisa berbuat apa. Tapi kami dari panitia kabupaten komitmen mengawal itu (Pilkades) di 17 Februari,” kata Heri.
Sekadar informasi, ribuan warga di Kabupaten Probolinggo meluruk kantor bupati setempat, Senin (18/10/2021).
Aksi ini dipicu tidak adanya kejelasan soal pelaksanaan tahapan pilkades serentak tahap II di 253 desa.
Massa datang dengan mengendarai truk, mobil hingga sepeda motor dari arah timur dan barat Jalan Raya Panglima Sudirman, Kota Kraksaan. Setibanya di depan kantor Bupati Probolinggo, massa turun untuk menyampaikan aspirasinya.
Jalur pantura Probolinggo-Situbondo, tepatnya di depan kantor Bupati Probolinggo, sempat macet akibat tumpukan massa melimpah ke badan jalan. Alhasil, aparat petugas kepolisian harus bekerja keras agar kemacetan lalulintas dapat terurai. (*)
Editor : Ikhsan Mahmudi
Publisher : Albafillah
