PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Kasus dugaan politik uang (money politics) yang dilakukan Caleg M. Bebun sudah diputuskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Probolinggo. Meski hasilnya tak ditemukan unsur pidana, Bawaslu merekomendasikan sanski administrasi bagi istri Bebun, yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Azam Fikri kepada PANTURA7.com lewat sambungan seluler. Pihaknya memastikan hasil kajian bersama sentra Gakkumdu yang terdiri dari kepolisian dan kejaksaan bahwa tidak ditemukan unsur pidananya.
“Setelah kami kaji tidak ditemukan unsur pidana baik formil maupun materiil. Hal itu setelah kita lakukan kajia bersama sentra Gakkumdu,” ucap Azam, Rabu (1/5/2019).
Artinya Bebun, Caleg dari PDI Perjuangan terus melenggang. Pasalnya berdasar hasil rekapitulasi suara yang ia kantongi cukup untuk mengantarkannya ke gedung DPRD Kota Probolinggo.
Namun demikian, lanjut Azam, pihaknya memberikan rekomendasi pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk memberikan sanski administrasi kepada istri Bebun yang merupakan seorang ASN.
“Tetapi ada sanski administrasi yang kita rekomendasikan pada Komisi ASN. Rekomendasi tersebut karena keberpihakan ASN kepada seorang caleg,” tandasnya.
Namun dikonfirmasi lewat sambungan seluler, Kepala BKPSDM Rachmadeta Antariksa belum bisa tersambung baik telepon dan SMS.
Sebelumnya, kasus ini sempat ramai dimana Bebun dilaporkan atas tudingan money politics kepada Bawaslu pada 13 April lalu oleh Sutanto, Caleg dari Partai Berkarya.
Bahkan pelapor pun sampai menyita uang 1,9 juta rupiah, handphone istri Bebun termasuk kartu nama caleg. Sutanto da Bebun bertarung di DPRD Kota Probolinggo di Dapil yang sama yakni Kademangan -Kedopok. (*)
Penulis: Rahmad Soleh
Editor: Ikhsan Mahmudi
Tinggalkan Balasan