Lumajang,- Perubahan data kesejahteraan membuat Purnomo, warga Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan/Kabupaten Lumajang, tidak lagi menerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH).
Pria yang sehari-hari berjualan bakso gerobak atau bakso keliling itu menyebut desil keluarganya berubah dari sebelumny 3 kini menjadi 5.
Purnomo mengatakan, perubahan tersebut terjadi secara tiba-tiba. Ia mengaku tidak mengetahui alasan dirinya kini masuk dalam kategori desil 5.
“Saya tidak mengerti, tiba-tiba status desilku jadi lima,” ucap Purnomo saat ditemui wartawan media ini di kediamannya, Senin (7/9/26) pagi.
Sebelumnya, Purnomo mengaku masih berada dalam kelompok desil 3. Setelah status kesejahteraannya berubah menjadi desil 5, ia mengaku tidak lagi masuk sebagai penerima bantuan sosial berupa sembako maupun PKH.
Menurut Purnomo, bantuan sosial yang diterima sebelumnya cukup membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.
Ia mengatakan, bantuan PKH yang biasanya diterima setiap tiga bulan sekali kini sudah tidak lagi diterimanya.
“Dulu biasanya selalu dapat bantuan PKH sekitar Rp600 ribu setiap tiga bulan sekali. Kalau sekarang enggak ada sejak Hari Raya Idul Fitri kemarin,” ucap dia.
Purnomo menyebut, terakhir kali ia menerima bantuan program PKH sebelum perubahan status desilnya terjadi.
“Sejak bulan Maret 2026, keluarga kami tidak lagi menerima bantuan PKH yang sebelumnya rutin diperoleh,” jelasnya.
Kondisi ekonomi keluarga Purnomo, imbuhnya, saat ini masih bergantung pada pendapatan dari berjualan bakso menggunakan gerobak di sekitar Mapolres Lumajang.
Pendapatannya tiap hari juga tidak menentu. Dalam sehari, penghasilan paling tinggi yang bisa diperoleh sekitar Rp100 ribu, sedangkan rata-rata hanya sekitar Rp50 ribu.
“Secara penghasilan saja saya masih pas-pasan, sehari ya kalau habis jualan paling tinggi 100 ribu, ya rata-rata cuma 50 ribu,” sampainya
Purnomo mengaku belum memiliki rumah sendiri. Ia bersama keluarganya masih tinggal dengan status mengontrak di rumah sederhana di pinggiran Kota Lumajang.
“Saya belum punya rumah sendiri, masih ngontrak setahun itupun harganya Rp2 juta, bagian belakang masih sesek bambu. Ada dua anak juga yang harus disekolahkan,” keluhnya.
Meski begitu, hingga saat ini, Purnomo mengaku belum mengajukan pemutakhiran data kesejahteraan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Kabupaten Lumajang.
Kepala Dinsos P3A Kabupaten Lumajang, Indriono Krishna Murti mengklaim, perubahan desil warga tidak dapat dipantau secara langsung melalui aplikasi.
“Memang kita tidak bisa mendeteksi berapa jumlah yang berubah desilnya. Secara aplikasinya tidak munculkan itu,” kilah Indriono.
Meski demikian, ia mengklaim telah melakukan upaya pemutakhiran data melalui desa secara berjenjang. “Dari proses tersebut, pemerintah daerah telah mengusulkan sekitar 1.500 pemutakhiran data,” tandasnya. (*)
