Probolinggo,– Indri Diah Pangestuningtias (49), janda tiga anak yang sehari-hari berjualan kerupuk dan tisu secara keliling di Kota Probolinggo, terancam tidak menerima bantuan sosial (bansos).
Sebab berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Indri tercatat sudah berada di Desil 6. Statusnya naik 4 tingkat dari sebelumnya Desil 2.
Indri tinggal di Rusunawa Bestari dengan biaya sewa Rp100 ribu per bulan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia mengandalkan penghasilan dari berjualan kerupuk dan tisu keliling.
Indri mengatakan, dirinya mengetahui perubahan desil tersebut setelah mendapat informasi dari sesama pedagang. Ia menyebut, sebelumnya memang ada petugas yang datang ke rumahnya untuk melakukan pendataan.
“Jadi awalnya saya dikasih tahu oleh teman sesama pedagang bahwa Desil saya naik menjadi 6, naiknya Desil ini setelah ada petugas datang untuk mendata,” kata Indri.
Kenaikan desil tersebut membuat Indri khawatir kehilangan bansos yang selama ini diterimanya. Selama ini, ia menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima setiap tiga bulan sekali.
Diminta Ajukan Sanggahan
Indri mengaku telah berupaya mencari informasi dengan mendatangi kantor Dinas Sosial setempat. Namun, ia kemudian diarahkan ke kantor kelurahan.
“Saya diminta mengajukan sanggahan terkait data tersebut, tetapi saya kan tidak mengetahui cara mengajukannya,” ucapnya.
Kondisi itu cukup memberatkan Indri lantaran penghasilannya sebagai pedagang tidak menentu. Sejak suaminya meninggal pada 2007, ia harus menjadi kepala keluarga sekaligus membesarkan ketiga anaknya.
“Untuk penghasilan, tiap harinya tidak menentu, 20 renteng kerupuk yang saya bawa kadang habis kadang tidak. Untuk permintaan sanggahan untuk memperbaiki desil, saya tidak bisa,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo, Joko Santoso, menjelaskan bahwa perubahan desil tersebut bukan disebabkan oleh Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini berlangsung.
Menurutnya, data dalam DTSEN berasal dari berbagai sumber yang kemudian diperbarui dan diolah untuk menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Jadi saya katakan bahwa perubahan Desil tersebut bukan dari Sensus Ekonomi yang saat ini berjalan. Perubahan ini karena kami di BPS mengolah data dari berbagai sumber termasuk kementerian hingga lembaga lain,” sanggahnya. (*)
