Jember,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membuka rekrutmen tenaga survei pajak daerah.
Sebanyak 31 orang dibutuhkan untuk memperkuat basis data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan honor Rp2,85 juta per bulan selama masa kontrak tiga bulan.
Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Deni Wijananto, mengatakan rekrutmen ini dilakukan untuk memperbaiki capaian PBB yang masih belum optimal.
Sekedar perbandingan pada 2025 lalu, realisasi PBB tercatat baru sekitar 60 persen dari target
“Target PBB tahun ini cukup tinggi, sementara realisasi sebelumnya masih sekitar 60 persen. Artinya ada yang perlu dibenahi, terutama di database,” ujarnya, Rabu (6/5/26).
Ia menjelaskan, salah satu kendala utama terletak pada data objek pajak yang tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan.
Banyak perubahan belum tercatat, seperti lahan kosong yang telah berubah menjadi bangunan.
“Kami perlu mengecek langsung ke lapangan untuk memastikan apakah data PBB masih relevan atau tidak. Dari situ nanti dilakukan pembaruan,” katanya.
Tenaga survei yang direkrut akan bertugas melakukan verifikasi dan pemutakhiran data objek pajak secara langsung.
Setiap petugas akan dibebani target jumlah objek yang harus disurvei dalam periode tertentu.
Meski sistem kerja bersifat fleksibel, para tenaga survei tetap diwajibkan memenuhi target mingguan serta melakukan absensi saat mulai dan selesai bekerja.
“Jam kerja fleksibel, tapi tetap ada target yang harus dipenuhi,” jelas Deni.
Pendaftaran dibuka hingga 13 Mei 2026. Proses seleksi dilakukan melalui dua tahap, yakni administrasi dan wawancara.
Jika jumlah pelamar melebihi kuota, seleksi akan difokuskan pada kesesuaian kualifikasi dan kemampuan teknis.
Adapun persyaratan pelamar antara lain berusia 20–40 tahun, minimal lulusan SMA atau sederajat, memiliki kendaraan roda dua dan SIM C aktif, serta mampu mengoperasikan perangkat digital termasuk aplikasi pemetaan.
Pelamar juga diutamakan memiliki pengetahuan dasar tentang bangunan dan pengalaman survei lapangan, serta wajib memiliki ponsel berbasis Android.
Deni menegaskan, rekrutmen ini terbuka bagi masyarakat umum dan tidak diperuntukkan bagi ASN.
“Ini murni untuk masyarakat di luar ASN,” tegas dia.
Program survei ini diharapkan mampu menghasilkan data PBB yang lebih akurat sesuai kondisi riil di lapangan, sehingga dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah sekaligus menjadi dasar penetapan target yang lebih realistis. (*)
