Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lumajang, Mustajib.

September, 8 Desa di Lumajang Bakal Gelar Pilkades Serentak

Lumajang,- Sebanyak 8 desa dari 6 kecamatan di Kabupaten Lumajang, tahun ini bakal melangsungkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kondusifitas selama pilkades akan menjadi tolak ukur sebelum Pemilu 2024 digelar di kota pisang.

Serentak di Kabupaten Lumajang akan segera digelar. Bahkan saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD masih terus mematangkan persiapan acara sakral di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lumajang, Mustajib, mengatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang tengah mempersiapkan struktur kepanitiaan untuk pesta demokrasi tingkat desa itu.

“Saat ini masih tahap persiapan untuk menuju ke tahapan awal yakni pembentukan panitia pilkades di masing-masing desa,” kata Mustajib, Rabu (31/5/2023).

Meski terbilang cukup lama, namun persiapan sudah harus dilakukan. Tujuannya, untuk memastikan pilkades serentak di 8 desa dari 6 kecamatan di Kabupaten Lumajang sukses digelar.

“Agar pilkades di 8 desa dari 6 kecamatan ini bisa berjalan lancar. Makanya, jauh-jauh hari kami sudah siapkan segala kebutuhan di pilkades serentak di bulan September nanti,” imbuhnya.

Mustajib menjelaskan, 8 desa yang akan menggelar pilkades serentak adalah Desa Tempurejo Kecamatan Tempursari, Desa Candipuro dan Penanggal Kecamatan Candipuro, Desa Tempeh Tengah dan Tempeh Lor Kecamatan Tempeh, Desa Umbul Kecamatan Kedungjajang, Desa Tukum Kecamatan Tekung dan Desa Umbul Kecamatan Kedungjajang.

“Rencananya akan kita laksanakan pada tanggal 27 September Tahun 2023. Jadwalnya tinggal menunggu persetujuan Pak Bupati untuk kemudian membentuk tim tingkat di kabupaten,” jelasnya.

Mustajib menambahkan, pelaksanaan Pilkades Serentak 2023 itu, akan menjadi tolak ukur keamanan Pemilu Tahun 2024 di kota pisang.

“Saya meminta masyarakat menjaga kondusifitas selama pilkades. Sebab, pelaksanaan pilkades serentak ini akan menjadi tolak ukur keamanan saat pemilu nanti,” pungkas dia. (*)

Baca Juga  Pembentukan Panitia Pilkades Langgar Perbup, Lira PTUN-kan BPD

 

Editor: Mohamad S

Publisher: Zainul Hasan

Baca Juga

Maaf! Tidak Ada WFH di Pemkot Probolinggo, ASN Wajib Ngantor

Probolinggo,- Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo memutuskan untuk tidak menerapkan kebijakan Work From Home (WFH). Seluruh …