PANTURA7.com | Beritanya Nyata! Beritanya Nyata
Related Articles
KRAKSAAN,- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo, Kamis (3/2/2022) pagi.
Forum Konsultasi Rancangan Awal RKPD Kabupaten Probolinggo itu digelar di gedung Madakaripura Kantor Bupati setempat, dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) setempat.
Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo, Santiyono mengatakan, jika Forum Konsultasi tersebut merupakan terobosan baru yang harus dilakukan sebelum melaksanakan proyek-proyek besar agar tersampaikan kepada publik. Dalam artian, tidak hanya RKPD saja.
“Jadi sekarang ada istilah konsultasi publik, semua program kegiatan strategis sebelum dilaksanakan harus disampaikan kepada publik. Nantinya dalam forum ini terdapat saran maupun masukan sampai usul bisa disampaikan di forum ini,” kata Santiyono.
Adanya forum konsultasi untuk langkah awal pembangunan pada 2023 mendatang, menurut Santiyono sangat penting. Sebab publik harus mengetahui maksud dan tujuan proyek yang dilaksanakan. Minimal, publik mengetahui grand design proyek pembangunan di Kabupaten Probolinggo ke depannya.
“Termasuk juga anggarannya, kalau konsultasi publik ini sudah diselesaikan menjadi RKPD akhir, maka sudah tidak ada komplain lagi, tidak ada protes lagi. Kalau RKPD saja tahapannya masih panjang, harus melalui tahapan-tahapan yang sudah ada,” ungkap Santiyono.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Probolinggo, Hasyim Ashari mengatakan, Forum Konsultasi Publik merupakan informasi awal dari Pemda setempat, terkait dengan rancangan kerja di tahun 2023, diharapkan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) memahaminya.
“Karena program perencanaan dan penganggaran di tahun-tahun terakhir ini sudah tidak seperti dulu, di mana terkadang kegiatan disampaikan pada tahun berjalan dan ini sudah tidak bisa jadi harus secara sistem dan itu dilaksanakan minimal satu tahun pelaksanaan anggaran berlangsung,” tutur Hasyim. (adv)
Editor : Ikhsan Mahmudi
Publisher : Albafillah
