Menu

Mode Gelap
Kankemenag Kota Probolinggo Bakal Berangkatkan 213 Jamaah Calon Haji, Dilepas Tanggal 26 Mei Jadi Tuan Rumah Pesta Miras yang Tewaskan 2 Orang, Kades Temenggungan Ngaku Tidak Tahu Kasus PMK di Probolinggo, 51 Ekor Sapi Terpapar, 2 Mati, 9 Sembuh Kunjungan Industri Dinilai Penting Bagi Siswa SMK, ini Beberapa Alasannya Singa Betina TWSL Kota Probolinggo Bunting, Kandang Mulai Disterilkan Bupati Lumajang Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

Pemerintahan · 30 Jun 2020 22:43 WIB

Bangganya Bupati Tantri, 7 Tahun Pemkab Probolinggo Selalu Raih Opini WTP


					Bangganya Bupati Tantri, 7 Tahun Pemkab Probolinggo Selalu Raih Opini WTP Perbesar

SIDOARJO-PANTURA7.com, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2019.

Opini tersebut didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur tahun anggaran 2019.

Hasil audit penilaian BPK tahun anggaran 2019 diserahkan Kepala BPK-RI Perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setyono kepada Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari, dan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto W, di auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, Selasa (30/6/2020).

Bupati Probolinggo, P. Tantriana Sari seusai menerima hasil audit mengaku bangga dan berterima kasih kepada seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Sebab, kata Tantri, para OPD telah mempersiapkan proses interim dengan baik sehingga opini WTP ketujuh mampu diraih.

“Ini menjadi harapan saya agar bisa memotivasi kita semua dalam proses bisnis Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Utamanya dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, terus menerus kita pacu untuk lebih baik, lebih professional dan lebih transparan,” papar Tantri.

BANGGA : Bupati Probolinggo, P. Tantriana Sari, didampingi jajaran dan Ketua DPRD setempat, menunjukkan hasil audit BPK. (Foto : Fathir Hafidz).

Bupati dua periode ini juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Bupati menilai, legislatif telah memberikan banyak dukungan positif terhadap kinerja eksekutif.

“Terima kasih pula kepada masyarakat yang telah tanpa henti mendoakan kami semua para pelayan masyarakat. Harapannya, kami mampu menjadi pelayan yang terus lebih baik dan lebih baik lagi,” tandas dia.

Ketua BPK-RI Perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setyono menjelaskan, pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah.

“Opini WTP BPK merupakan pernyataan professional pemeriksan mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari fraud atau tindakan kecurangan lainnya,” urai Joko.

Dengan diraihnya Opini WTP tahun anggaran 2019, maka Pemkab Probolinggo berhasil meraih opini WTP selama 7 tahun berturut-turut sejak tahun 2013 silam. (***)


Editor : Efendi Muhammad
Publisher : A. Zainullah FT


Artikel ini telah dibaca 3 kali

Baca Lainnya

Bupati Lumajang Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

2 Mei 2025 - 16:57 WIB

Dari Sejarah Ki Hajar Dewantara, Bupati Lumajang Dorong Revitalisasi Pendidikan untuk Tingkatkan SDM

2 Mei 2025 - 16:04 WIB

Bupati Lumajang Tegaskan Larangan Tahan Ijazah dan Wajib Patuhi UMK

1 Mei 2025 - 20:07 WIB

Ditengah Efisiensi, Pemkot Probolinggo Digerojok Anggaran Rp40 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur

1 Mei 2025 - 19:37 WIB

Komisi A DPRD Lumajang Apresiasi Kinerja Damkar, Dorong Peningkatan Sarana dan Prasarana

30 April 2025 - 10:21 WIB

DPRD Lumajang Gelar Uji Publik Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren

30 April 2025 - 09:17 WIB

Hanya Dijatah Anggaran Rp 150 juta Setahun, MUI Probolinggo Protes

30 April 2025 - 03:53 WIB

Tujuh Formasi CPNS di Lumajang Belum Terisi, Pemkab Lumajang Tetap Fokus Kualitas Pelayanan

28 April 2025 - 17:51 WIB

Dinsos Lumajang Habiskan Dana Rp5,113 Miliar untuk Pemenuhan Pelayanan Minimum

28 April 2025 - 13:30 WIB

Trending di Pemerintahan