SIDOARJO-PANTURA7.com, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2019.

Opini tersebut didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur tahun anggaran 2019.

Hasil audit penilaian BPK tahun anggaran 2019 diserahkan Kepala BPK-RI Perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setyono kepada Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari, dan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto W, di auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, Selasa (30/6/2020).

Bupati Probolinggo, P. Tantriana Sari seusai menerima hasil audit mengaku bangga dan berterima kasih kepada seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Sebab, kata Tantri, para OPD telah mempersiapkan proses interim dengan baik sehingga opini WTP ketujuh mampu diraih.

“Ini menjadi harapan saya agar bisa memotivasi kita semua dalam proses bisnis Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Utamanya dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, terus menerus kita pacu untuk lebih baik, lebih professional dan lebih transparan,” papar Tantri.

BANGGA : Bupati Probolinggo, P. Tantriana Sari, didampingi jajaran dan Ketua DPRD setempat, menunjukkan hasil audit BPK. (Foto : Fathir Hafidz).

Bupati dua periode ini juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Bupati menilai, legislatif telah memberikan banyak dukungan positif terhadap kinerja eksekutif.

“Terima kasih pula kepada masyarakat yang telah tanpa henti mendoakan kami semua para pelayan masyarakat. Harapannya, kami mampu menjadi pelayan yang terus lebih baik dan lebih baik lagi,” tandas dia.

Ketua BPK-RI Perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setyono menjelaskan, pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah.

“Opini WTP BPK merupakan pernyataan professional pemeriksan mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari fraud atau tindakan kecurangan lainnya,” urai Joko.

Baca Juga  Pemkab Probolinggo Gelontorkan Anggaran Rp 122 Miliar Atasi corona

Dengan diraihnya Opini WTP tahun anggaran 2019, maka Pemkab Probolinggo berhasil meraih opini WTP selama 7 tahun berturut-turut sejak tahun 2013 silam. (***)


Editor : Efendi Muhammad
Publisher : A. Zainullah FT