PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Gerakan radikalisme yang tumbuh subur selama satu dekade terakhir, membuat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kabupaten Probolinggo pasang badan.
Untuk menekan masifnya gerakan yang mengancam keutuhan negara itu, sejumlah langkah taktis berupa rekomendasi kebijakan ditelurkan. Rekomendasi itu dihasikan dalam rapat kerja daerah (Rakerda) yang digelar di Hall Kampoeng Kita, Kecamatan Gading, Rabu (7/8).
“Pertama, kami tetap mendukung pemerintah yang sah, tanpa mengurangi sikap kritis dan independensi. Kedua, kami menolak paham radikalisme dam menyatakan setia kepada NKRI serta UUD 1945,” kata Bupati LIRA Kabupaten Probolinggo, Syamsudin, Kamis (8/8).
Untuk rekomendasi lain, lanjut pria yang akrab dipanggi Mas Sam itu, pihaknya menyoroti supremasi hukum yang dinilai masih kuat dibawah namun tumpul keatas. Ia berharap, kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin nanti, penegakan hukum lebih lugas tanpa pandang bulu.
“Maka dari itu, kami merekomendasikan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, agar menunjuk menteri dan pejabat yang menangani bidang hukum bukan perwakilan dari partai politik,” pinta Sam.
Sekretaris Daerah (Sekda) LIRA Kabupaten Probolinggo, Deni Ilhami mengatakan, rekomendasi yang dihasilkan dalam rakerda tidak banyak melebar karena mepetnya waktu pelaksanaan. Pahahal, jelas dia, banyak rekomendasi dan program yang perlu digodok.
“Nanti akan kami adakan rakerda lagi untuk membahas program-program kerja dan rekomendasi lain. Saat ini tidak maksimal karena terkendala waktu,” ujar aktivis asal Kecamatan Gending ini. (*)
Penulis : Moh Ahsan Faradies
Editor : Efendi Muhammad
