PANTURA7.com | Beritanya Nyata! Beritanya Nyata
Related Articles
PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Petugas keamanan gabungan, yakni Polres Probolinggo Kota dan Kodim 0820 Probolinggo menggelar razia di titik-titik vital untuk mengantisipasi pergerakan massa peserta gerakan kedaulatan rakyat atau yang semula disebut People Power, Senin (20/5/2019).
Razia yang dipimpin Kapolres Probolinggo Kota AKBP Alfian Nurrizal dan Komandan Kodim 0820 Probolinggo, Letkol (Inf) Imam Wibowo, sekaligus sebagai langkah terwujudnya cipta kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota.
Kapolres Probolinggo Kota , AKBP Alfian Nurrizal mengatakan, razia tersebut merupakan bagian dari pengamanan Pemilu 2019, serta sebagai langkah antisipasi isu tentang gerakan kedaulatan rakyat, yang akan digelar pada 22 Mei nanti.
“Saya perintahkan seluruh jajaran untuk melaksanakan razia penyekatan massa yang akan ke Jakarta,” ujar Kapolres Alfian ditemui di Stasiun KA Probolinggo.
Ia menjelaskan, sweeping skala besar ini difokuskan di tiga titik berbeda. Meliputi Stasiun Kereta Api (KA) Probolinggo, pintu masuk Tol Pasuruan – Probolinggo (Paspro) di Desa Muneng Kecamatan Sumberasih dan jalur pantura Tongas.
“Tiga titik tersebut adalah pintu masuk dan keluar wilayah Kota Probolinggo dari Situbondo, Jember dan Lumajang. Sehingga perlu diantisipasi,” papar perwira asal Sumenep Madura ini.
Razia ini ini, tidak sekedar memeriksa tas dan barang bawaan penumpang namun juga berupa himbauan agar warga tak ikut gerakan massal tersebut. Selain itu, petugas nantinya akan melakukan penyekatan kendaraan yang akan berangkat ke Ibukota.
“Sasaran razia bus dan mobil pribadi. Kendaraan yang melintas di tiga titik ini, kami hentikan untuk dilakukan pemeriksaan. Meski tidak ditemukan rombongan ke Jakarta ataupun barang bawaan yang mencurigakan, namun tetap kita antisipasi,” tuturnya.
Diketahui, gerakan People Power yang digagas oleh Amien Rais rencananya akan digelar pada 22 Mei 2019. Gerakan ini merupakan respon atas ketidakpuasan terhadap hasil pemilu 17 April, yang dianggap sarat kecurangan. (*)
Penulis : Rahmad Soleh
Editor : Efendi Muhammad
