Jakarta,- Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Kamis (12/11/26) siang.
Langkah ini menandai babak baru dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia setelah sebelumnya Gibran menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada pagi harinya.
Mengenakan jas hitam dan dasi merah, Gibran tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, sekitar pukul 11.15 WIB. Ia langsung menuju ruang rapat pimpinan MPR RI untuk menyerahkan surat pengunduran diri setebal lima paragraf yang ditandatanganinya secara langsung.
Dalam surat resmi tersebut, Gibran menegaskan bahwa keputusan berhenti dari kursi Wakil Presiden masa jabatan 2024–2029 dilakukan atas kemauan sendiri tanpa paksaan pihak mana pun.
“Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,” bunyi kutipan surat pengunduran diri Gibran.
Ia juga meminta agar pimpinan MPR segera memproses pengunduran dirinya sesuai mekanisme konstitusi yang berlaku.
“Selanjutnya, saya memohon Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menindaklanjuti pernyataan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan,” tulis Gibran dalam paragraf keempat suratnya.
Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto membeberkan alasan di balik keputusan Gibran Rakabuming Raka.
Pengunduran diri ini berkaitan erat dengan polemik keabsahan dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang sebelumnya berujung pada putusan hukum serta bergulirnya Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Gibran merasa telah menempuh pendidikan secara teratur, namun terdapat perbedaan sistem yang berimplikasi pada aturan hukum di dalam negeri.
“Beliau tentunya merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur, namun kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia,” tutur Prabowo.
“Di sisi lain berdasarkan putusan hukum yang ada terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan di dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional kita,” Prabowo menambahkan.
Prabowo mengapresiasi langkah Gibran yang memilih mundur demi menjaga stabilitas nasional. Apalagi, Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI dalam rangka pemakzulan Gibran mulai bergulir.
“Atas dasar itu beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan dari Wakil Presiden demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” tandas Prabowo.
Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti surat tersebut dengan menggelar sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dalam mekanisme tersebut, Presiden Prabowo diberi waktu maksimal dua pekan untuk mengusulkan dua nama calon pengganti.
“Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon wakil presiden 14 hari,” kata Ahmad Muzani usai menerima kedatangan Gibran di Senayan. (*)
