Probolinggo,- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (11/11/2026), menjadi tahap awal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 antara eksekutif dan legislatif. Rapat digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo.
Bupati Probolinggo Muhammad Haris (Gus Bupati) diwakili Wakil Bupati Lora Fahmi, yang membacakan nota penjelasan bertanggal 10 November 2026 di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Dalam nota tersebut, Lora Fahmi menyebut penyusunan Raperda dipengaruhi dinamika terbaru. “Perlu disampaikan bahwa terdapat dinamika yang terjadi dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2027,” ucapnya.
“Sebagaimana terakhir telah disampaikannya Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-95/PK/2026 tanggal 29 September 2026,” imbuh Lora Fahmi.
Ia menjelaskan, alokasi transfer dari pusat turun tajam. “Alokasi transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan alokasi tahun sebelumnya,” katanya.
Penurunan itu memengaruhi kemampuan fiskal daerah, sehingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyesuaikan dan menghitung ulang alokasi belanja.
“Dalam rangka membiayai program dan kegiatan strategis yang ada di Pemerintah Kabupaten Probolinggo, masih sangat bergantung pada alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat,” tutur Ra Fahmi.
Dalam Raperda tersebut, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp2.190.924.473.953, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp484.632.708.760 dan pendapatan transfer Rp1.706.291.765.193.
Sementara belanja daerah dirancang Rp2.243.424.473.953, yang dialokasikan untuk belanja operasi Rp1.772.374.561.345, belanja modal Rp150.175.182.306, belanja tidak terduga Rp12 miliar, dan belanja transfer Rp308.874.730.302.
Selisih antara pendapatan dan belanja menimbulkan defisit Rp52,5 miliar, yang ditutup dengan pembiayaan netto bernilai sama.
Raperda disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, serta kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 yang dibahas bersama eksekutif dan DPRD pada 30 Juli 2026.
“Dengan semangat efisiensi, efektivitas, serta akuntabel, anggaran tahun 2027 diarahkan untuk menjawab tantangan daerah, memperkuat ketahanan ekonomi, mendukung pemenuhan pelayanan dasar, serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat,” bebernya.
Pemkab Probolinggo mengakui proses penyusunan masih memiliki kekurangan dan membutuhkan saran serta masukan dalam rapat Badan Anggaran dan rapat komisi.
Pemkab Probolinggo berharap Raperda dapat dibahas dan disetujui bersama secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.
Atas nama Pemkab, Lora Fahmi menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama dan sinergi yang terjalin.
Kemitraan eksekutif dan legislatif disebut sebagai fondasi utama dalam mengawal seluruh tahapan pembangunan daerah. (*)
